visitaaponce.com

PENGADAAN barang dan jasa kebutuhan pemerintahan semaksimal mungkin harus dilakukan secara elektronik (digital).  Sebab, melalui digitalisasi, selain dapat mencegah korupsi, ternyata bisa mendorong kemajuan usaha UMK, dan juga meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).  

“LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang) memiliki misi untuk menjawab bagaimana anggaran negara bisa diarahkan untuk menggerakkan perekonomian negara, dan bagaimana anggaran belanja negara tersebut tidak disalah gunakan atau diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu,” ungkap Plt Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP/ Jasa Pemerintah Yulianto Prihandoyo dalam keterangan resmi yanh diterima, Jumat (26/5).

Ia menjelaskan, selain pengadaan barang/jasa dapat dilakukan melalui e-katalog, pihaknya juga melibatkan pihak swasta pengelola marketplace sebagai mitra Toko Daring. Ini dilakukan agar program LKPP terkait pengadaan barang dan jasa menjadi mudah, cepat, dan dari segi pengawasan lebih transparan dan akuntabel.

Baca juga: Manfaatkan Toko Daring LKPP, DIY Catatatkan Peningkatan Transaksi Hingga 400%

“Tentunya semakin banyak produk yang tayang di e-katalog ataupun di marketplace, dan semakin banyak dibeli, maka hal ini semakin baik,” ujar dia. 

Seperti yang diketahui, pemerintah menargetkan transaksi belanja negara dapat mencapai angka Rp500 triliun pada 2023 ini. Belanja ini diharapkan lebih pro ke Usaha Mikro Kecil (UMK), atau setidaknya 40% anggaran negara dibelanjakan melalui UMK dan koperasi, pro pemerataan ekonomi, transaksi belanja terintegrasi dan dilakukan secara digital, serta mudah diakses pengusaha atau penyedia di seluruh Indonesia.

Baca juga: LKPP Dorong Toko Daring Jadi Media Pengadaan Barang dan Jasa

Menurut Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK sekaligus Koordinator Stranas PK Pahala Nainggolan, pihaknya telah merancang serangkaian  rencana aksi, salah satunya adalah perbaikan kinerja belanja pembangunan melalui peningkatan efektivitas audit pengadaan barang/jasa pemerintah.  Dalam hal ini ditunjuklah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk membangun deteksi fraud e-purchasing.  

“Maraknya kasus korupsi di Indonesia, kurang lebih  50% terkait pengadaan barang/ jasa, Stranas PK ingin mengedepankan solusi  digitalisasi pengadaan barang/ jasa untuk mengurangi atau mengatasi hal tersebut,” kata dia. 
 
“Kita pahami bersama, bahwa tidak ada pencegahan korupsi yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu dilibatkanlah pihak swasta, dalam hal ini pengelola marketplace, untuk dapat berbagi informasi, bagaimana mengembangkan sistem untuk mendeteksi fraud (kecurangan),“ kata dia.

Ia berharap, LKPP dapat memperbaiki dan merancang sistem yang lebih baik lagi, khususnya dalam mendeteksi fraud dalam e-purchasing ini.

National Head of Mbizmarket Joko Wardoyo mengatakan, sebagai mitra Toko Daring LKPP, Mbizmarket telah mengaktifkan berbagai fitur dalam upaya pencegahan fraud dan mitigasi risiko. Mbizmarket memiliki fitur manajemen persetujuan, untuk menjalankan proses persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada pejabat pengadaan (PP) yang melakukan pesanan dalam sistem agar kontrol dan pengawasan terjadi dan tercatat dalam sistem.

Selain itu, untuk transaksi di atas Rp50 juta, di Mbizmarket juga telah tersedia fitur negosiasi online, yang berdasarkan peraturan, mutlak harus dilakukan.  
 
“Dalam upaya untuk mengedepan transparansi pengadaan barang dan jasa, juga agar tercapai akuntabilitas, Mbizmarket telah bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia. Bendahara dapat melakukan pembayaran barang/ jasa yang dibeli secara online melalui BPD masing-masing daerah,” jelas dia.

Selain itu, lanjutnya, dalam upaya pencegahan fraud, setiap pengguna dan juga user penyedia atau vendor yang memanfaatkan platform Mbizmarket, dikurasi latar belakang perusahaannya dan di erifikasi atas semua dokumen legalitas yang diajukan. 

“Dengan cara ini kami berupaya meminimalkan resiko bagi pengguna platform Mbizmarket untuk tidak bertransaksi dengan pihak yang tidak jelas latar belakangnya” terang dia. (Z-10)