visitaaponce.com

PADA masa sidang sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Pemerintah telah melakukan pembahasan dan menyepakati Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal APBN Tahun Anggaran 2024. Tema pembangunan yang telah disepakati untuk dijalankan Pemerintah pada tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

"Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari Pemerintahan Periode 2019-2024. Oleh karena itu, diperlukan fokus pemerintah dalam menjalankan program kerja untuk menuntaskan pencapaian berbagai target sasaran akhir RPJMN Tahun 2020–2024, serta menciptakan landasan pembangunan yang kokoh bagi periode pembangunan selanjutnya," kata Ketua DPR RI Puan Maharani, dalam pidato dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024, Rabu (16/8).

Pemerintah harus terus dapat menjaga kemampuan fiskal untuk dapat menjalankan Agenda pembangunan nasional, pelayanan umum pemerintahan, dan program strategis nasional, ditengah perekonomian global yang belum kondusif. Penguatan sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riel untuk menjaga stabilitas ekonomi harus terus dilakukan secara efektif.

Baca juga: Jokowi Kembali Singgung Sosok Presiden Selanjutnya, “Sanggup atau Tidak?”

Sejak Tahun 2019, Pemerintah selalu menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan belanja negara yang berkualitas.

"Belanja negara yang berkualitas akan mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat," kata Puan.

Saat ini, belanja negara masih perlu ditingkatkan kualitas dan efektifitasnya. Presiden RI Joko Widodo pernah menemukan permasalahan pada pelaksanaan anggaran untuk program stunting, yaitu dari Rp10 miliar hanya Rp2 miliar yang dibelanjakan untuk kepentingan langsung dari Kelompok Penerima Manfaat (KPM), sedangkan Rp8 miliar dipergunakan untuk perjalanan dinas, rapat-rapat, penguatan dan pengembangan.

Baca juga: Presiden: Jangan Buang Energi untuk Hal yang tidak Produktif

"Menjadi harapan kita semua, belanja negara ke depan, khususnya pada tahun anggaran 2024, seluruh program di kementerian/lembaga akan semakin berkualitas yang ditunjukkan dengan alokasi anggaran yang manfaatnya langsung dirasakan oleh Kelompok Penerima Manfaatnya adalah rakyat," kata Puan.

Pemerintah, di dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal APBN Tahun Anggaran 2024, telah memperkenalkan konsep Anggaran Berbasis Kesejahteraan (wellbeing budget), yang akan mengkaitkan Kinerja APBN dengan capaian peningkatan kesejahteraan rakyat secara langsung.

Anggaran Berbasis Kesejahteraan menjadi acuan disetiap Kementerian Lembaga dalam mengusulkan anggaran di dalam APBN.

Implementasi Komitmen Pemerintah untuk menjalankan Anggaran Berbasis Kesejahteraan pada APBN Tahun Anggaran 2024 dapat menjadi legacy penyusunan APBN selanjutnya.

"Pada pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal APBN Tahun Anggaran 2024, di masa persidangan yang lalu, telah terdapat berbagai kesepakatan, rekomendasi, dan catatan, antara DPR RI bersama Pemerintah, yang seharusnya telah dirumuskan oleh Pemerintah dalam Rancangan APBN Tahun 2024 beserta Nota Keuangan yang akan disampaikan oleh Pemerintah," kata Puan.

(Z-9)