Distrik Navigasi Tanjung Priok Bangun Ekosistem Pelayanan Publik Berintegrasi
![Distrik Navigasi Tanjung Priok Bangun Ekosistem Pelayanan Publik Berintegrasi](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/08/c391ffef6356beb1ce53d149c802e17a.jpg)
UPAYA-UPAYA transformasi organisasi terus digelar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Distrik Navigasi (Disnav) Tipe B Kelas I Tanjung Priok sebagai wujud kesinambungan pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menjadi Wilayah Birokrasi Bersih & Melayani (WBBM).
Hal ini diwujudkan antara lain melalui perubahan bentuk organisasi menjadi Distrik Navigasi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).
Sebagai satuan kerje BLU, Disnav Tanjung Priok lebih berorientasi kepada peningkatan ragam dan kualitas pelayanan publik dalam semangat Enterprising the Government yang diikuti dengan penguatan tata kelola, integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas, fungsi serta pelayanan publik.
Baca juga: Beroperasi 17 Desember, Jepang Ikut Kelola Pelabuhan Patimban
Kepala Distrik Navigasi Tanjung Priok, Raymond Sianturi, menyatakan integritas dan kepuasan masyarakat kembali menjadi fokus yang dititikberatkan oleh Distrik Navigasi Tanjung Priok, yang juga diangkat dalam forum komunikasi publik bertajuk "Rempug Bahari 2023" yang dilaksanakan di Kantor Disnav Tanjung Priok, baru-baru ini.
“Melalui Rempug Bahari 2023, kembali didorong penguatan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih & Melayani (WBBM) yang juga bertujuan menguatkan terwujudnya ekosistem penyelenggaraan tugas, fungsi, dan pelayanan Disnav Tanjung Priok yang berintegritas, bersih dari praktik KKN, gratifikasi dan pungutan liar,” kata Raymond dalam siaran pers tertulis, Minggu (27/8).
Baca juga: Hari Dermaga Nasional : Sejarah, Jenis, dan fungsinya
Hal ini diperkuat dengan penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama antara Disnav Tanjung Priok dengan pengguna jasa, stakeholder, masyarakat dan instansi pemerintah terkait dalam wilayah kerja yang meliputi wilayah perairan dan pesisir dalam Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, Bengkulu dan Bangka Belitung.
Prosesnya disaksikan oleh Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK), Kedeputian Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse & Kriminal Kepolisian RI, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. (RO/S-4)
Terkini Lainnya
Stranas PK: Masih Ada Pungli di Pelabuhan Meski Sudah Pakai Sistem Digital
Layanan Tata Kelola Pelabuhan Terus Ditingkatkan
Lakukan Efisiensi Operasional, Pelindo Solusi Logistik Raih Sertifikasi ISO Series
Kolaborasi dan Efisiensi Kunci Majukan Industri Kepelabuhanan
KKP Bertekad Atasi Kasus Perbudakan di Kapal Perikanan
Update Penyelesaian Kontainer Tertahan di Tanjung Priok dan Tanjung Perak: 95% Sudah Rilis
Songsong Era Digital Informasi Penerbangan, AirNav dan CGX Aero Prancis Gelar Workshop
Dukung Kesetaraan Gender, Airnav Indonesia Diperhitungkan dalam Forum Asia Pasifik
BRIN Gandeng Jepang untuk Kembangkan Navigasi Satelit
Superspring Luncurkan Produk Terbaru GPS Tracker With Live Camera.
Kemenhub Monitoring Navigasi Penerbangan Jelang Nataru
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap