visitaaponce.com

ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF) disebut menjadi salah satu cara yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk membuka jalan kerja sama antara perusahaan milik negara dengan pihak swasta. Hal itu ditujukan agar perusahaan pelat merah tak kerap disebut memonopoli kegiatan usaha di dalam negeri.

Demikian disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat mengunjungi media center pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta, Kamis (7/9).

“Memang kita ingin mendorong kerja sama BUMN dengan pihak swasta juga dengan investasi asing, kita buka. Jangan nanti ada stigma seakan-akan BUMN mau menjadi menara gading, menguasai, memonopoli, tidak. Kita harus jadikan BUMN itu membangun ekosistem,” terangnya.

Baca juga: Erick: Restrukturisasi BUMN Bermasalah Butuh Tiga Tahun

Upaya tersebut, kata Erick, bakal sejalan dengan cetak biru BUMN 2024-2034 yang telah disusun. Misal, dorongan agar perusahaan BUMN menjadi pelopor ekonomi hijau. Dalam cetak biru tersebut, perusahaan pelat merah didorong untuk membangun kerja sama lebih luas.

Perusahaan BUMN juga didorong mampu beradaptasi dengan lingkungan global. Hal itu bertujuan agar proposal dari proyek yang bakal digarap dapat relevan dengan minat calon mitra maupun investor.

Baca juga: Tiongkok bakal Garap Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

“(Di dalam blueprint) kita juga membicarakan infrastruktur berskala internasional. KArena kalau kita mau maju, sudah pasti infrastruktur jadi kunci. AS di 1860 sudah membangun KA sebanyak 30 ribu km. kenapa Korea maju? Di 1960-an, dia mengalokasikan APBN-nya untuk pembangunan infrastruktur. Lihat Tiongkok sekarang, dia punya 40 ribu km kereta cepat,” jelas Erick.

“Di mana kita? kita sedang mengejar ketertinggalan itu. karena itu di blue print BUMN, yang namanya pembangunan infrastruktur secara standar internasional menjadi bagian penting. kemarin kita paparkan juga di Komisi VI,” tambahnya.

Hal lain yang juga penting di dalam cetak biru tersebut ialah mengenai digitalisasi. Perkembangan teknologi itu sepatutnya diwaspadai dan dimanfaatkan oleh perusahaan BUMN. Sebab, digitalisasi menawarkan peluang yang cukup menggairahkan, namun di saat yang sama juga dapat menjadi ancaman.

Dari data-data lembaga internasional, misalnya, menyebutkan digitalisasi berpotensi menghilangkan 85 juta pekerjaan di dunia dan hanya mampu menghadirkan 67 juta lapangan pekerjaan baru. Dengan kata lain, bakal ada penurunan jumlah tenaga kerja karena otomasi.

“Karena itu kita harus antisipasi dan membangun digitalisasi. Apalagi kalau bicara transparansi sebagai negara demokrasi. Di blue print itu kita kerja sama mengenai e-government, di mana kita konsolidasi data, yang nanti diawali dukcapil, kesehatan, pendidikan, supaya kalau nanti ada bantuan pemerintah seperti bansos dan lainnya tidak salah sasaran. Ini yang kita dorong,” pungkas Erick. (Mir/Z-7)