Kemenkominfo Menkominfo Tidak Pernah Mengusulkan Pajak Judi Online
DIREKTUR Jenderal Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Usman Kansong menegaskan kesalahanpahaman persepsi soal pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi terkait pajak judi online.
Menurut Usman yang juga hadir dalam RDP dengan DPR tersebut, apa yang dibicarakan Menteri Kominfo bukan usulan memajaki judi online. Dalam rapat tersebut, katanya, Menkominfo sedang bercerita bahwa di ASEAN banyak negara yang melegakan judi, baik secara parsial maupun keseluruhan.
"Misalnya Malaysia, masih dibolehkan di tempat tertentu. Di Malaysia, di Genting Highlands itu, dipajakin. Begitu juga di negara lain yang melegalkan judi. Pak Menteri cerita itu sebetulnya, cerita pajak di negara-negara ASEAN yang melegalkan judi," kata Usman saat dihubungi Media Indonesia, Senin (11/9).
Baca juga : Menkominfo Usulkan Pajak Judi Online, Pakar Hukum: Bertentangan dengan Aspek Agama
Menkominfo sendiri menambahkan dalam pembicaraan tersebut bahwa dirinya hanya bercerita soal pajak judi dan bukan ingin mempromosikan atau mendorong legalisasi di Indonesia.
"Tidak (mempromosikan judi online), kata Pak Menteri. Tugas saya sebagai Menkominfo adalah memberantas judi online dengan melakukan take down," ungkap Usman menirukan apa yang disampaikan Menkominfo.
Baca juga : Guru SMP Swasta Nekat Korupsi demi Modal Judi Online
"Jadi itu konteksnya. Karena kalau mau ditarik pajak kan harus legal. Sementara di Indonesia judi dalam bentuk apa pun dilarang. Sehingga tidak mungkin ditarik pajak, baik online maupun online. Jadi sama sekali Pak Menteri tidak mengatakan ingin menarik pajak judi online karena ilegal," pungkasnya. (Z-5)
Terkini Lainnya
Ganggu Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Pastikan Tindak Tegas Judol
Menkominfo Bantah akan Pungut Pajak dari Judi Online
Menkominfo Usulkan Pajak Judi Online, Pakar Hukum: Bertentangan dengan Aspek Agama
Usulan Pajak Judi Online Menyesatkan
Kemenkominfo dan BSSN Harus Bertanggung Jawab atas Peretasan PDNS
Kemenkeu Sudah Anggarkan Rp700 Miliar untuk PDN Tapi Masih Diretas, Dikorupsi?
Optimalkan Teknologi Digital Dukung Kinerja dan Pelayanan Publik
Pusat Data Nasional Kedua akan Dibangun di KEK Nongsa Batam
Server PDN Diretas, Komisi 1 Panggil Menkominfo
18 Layanan Publik Terdampak Serangan Siber PDNS 2 Diprediksi Pulih Akhir Juni
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap