visitaaponce.com

PEMERINTAH berencana menaikkan jaringan gas Liquified Petroleum Gas (LPG) ke perumahan warga. Ditargetkan hingga 2024, angka jaringan mencapai 2,5 juta.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pemerintah akan menggandeng pihak swasta untuk mengembangkan jaringan gas dalam kota.

"Nah caranya tentu merubah Perpres (Peraturan Presiden) sehingga memungkinkan pihak swasta bisa ikut di dalam pengembangan jaringan gas kota," ujarnya seusai menghadiri rapat soal Gas LPG di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/10).

Baca juga : Tahun Ini, PGN Mau Bangun 550 Ribu Jargas tanpa APBN

Rapat itu dipimpin Presiden Joko Widodo dan dihadiri sejumlah menteri antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dan Menteri Perdagangan Agus Gumiwang.

Revisi perpres yang dimaksud adalah Perpres Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil. Didalamnya diatur bahwa pembangunan jargas dilaksanakan dengan pembiayaan pemerintah pusat.

Baca juga : Subholding Gas Pertamina Awali Pembangunan Jargas GasKita untuk 11 Wilayah

Airlangga menambahkan, dalam revisi Perpres nantinya, Menteri ESDM ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk kerja sama dengan swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Sedangkan untuk penyesuaian harga gas, Airlangga menerangkan akan dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

"SKK Migas nanti akan diberi tugas utk jadi agregator untuk menyuplai LPG itu bisa di angka daripada gas permintaan daripada menteri ESDM angka 4,72 per metric million british thermal unit (mmbtu), iyu ada header-header daripada distribusi untuk pipa jargas sehingga KPBU akan bisa kerja dari sana," terang dia.

Sambungan jaringan gas ke perumahan, papar Airlangga, baru mencapai 835ribu rumah. Dari jumlah itu, 241 ribu pendanaannya berasal dari Perusahaan Gas Negara (PGN). Sedangkan selebihnya 594ribu dari pemerintah. Oleh karena itu, pihak swasta diajak terlibat.

"Nah tentu jaringan gas ini menjadi perhatian pemerintah agar jaringan gas ini bisa dinaikkan di tahun 2024 ke angka 2,5juta jaringan," paparnya.

Ia mengungkapkan, fiskal negara terus meningkat karena konsumsi gas Liquified Petroleum Gas (LPG), terutama gas subsidi.

Pada 2022, terangnya, konsumsi LPG mencapai 7,8 juta ton. Sedangkan subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah untuk tahun ini, sambung Airlangga, diperkirakan mencapai Rp117 triliun.

Salah satu cara mengurangi beban fiskal itu menurut Airlangga dengan perluasan jaringan gas. Pemerintah semula menargetkan perluasan jaringan hingga 4 juta rumah. Tetapi, ujarnya, target itu kurang realistis sehingga diturunkan menjadi 2,5 juta dengan melibatkan swasta.

"Karena harus meyakinkan mereka (swasta) dapat harga di gas di 4,72. Kalau tidak dapat di harga 4,72 tidak terjadi juga switching antara LPG dan jaringan gas," terang Airlangga.

Saat ditanya mengenai LPG ukuran 3kg yang sempat langka di sejumlah wilayah, Airlangga mengatakan bahwa rantai pasok untuk LPG subsidi ukuran 3kg terlalu panjang sehingga sulit dilakukan pengawasan apakah penyalurannya tepat. Hal itu menurutnya akan dievaluasi oleh menteri ESDM.

"Kalau dibandingkan industri pupuk, jalur distribusinya (LPG) lebih panjang," ucap Airlangga.

Pemerintah juga berencana mengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG), menjadi Dimethyl Ether (DME) dalam jaringan gas pada 2026. Airlangga menuturkan teknologinya akan menggunakan buatan China dari semula Amerika Serikat.

"Karena Amerika mundur," tukasnya. (Z-5)