visitaaponce.com

BANK Indonesia melihat setidaknya ada tiga tantangan utama yang Indonesia hadapi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Hal ini mencakup berbagai aspek baik global maupun nasional.

Meningkatnya Ketidakpastian Ekonomi Global

Pertama, adalah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Saat ini pemangku kepentingan ekonomi di berbagai negara tidak bisa bernafas dengan lega melihat peristiwa yang terjadi didalam perekonomian global. Belum selesai negara-negara dihadapkan pada krisis perang Ukraina dan Rusia, dunia kembali dikejutkan dengan krisis geopolitik di Timur Tengah antara Israel dan Palestina.

Ketegangan politik itu kemudian mendorong harga energi dan harga pangan meningkat. Akibatnya, inflasi terus merangkak naik di global, termasuk di negara maju.

Baca juga: Jaga Stabilitas dan Ekonomi Berkelanjutan, Bank Indonesia Siapkan 7 Strategi

“Ini harus direspon oleh kebijakan moneter yang termasuk oleh Amerika, yang mendorong tetap tingginya suku bunga global,” kata Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung, dalam peluncuran Kajian Stabilitas Sistem Keuangan yang ke-41, Senin (23/10).

Apalagi Amerika sekarang memerlukan pendanaan, termasuk untuk perang. Menteri Keuangan AS Janet Yellen secara eksplisit sudah menyebutkan bahwa AS akan pasang badan akan perang yang terjadi baik di Rusia maupun Timur Tengah. Sehingga AS memerlukan pembiayaan politik dan biaya keamanan, yang akhirnya mendorong kenaikan imbal hasil dan suku bunga di Amerika.

Baca juga: Bank Indonesia Babel Musnahkan Rp370 Miliar Uang Lusuh

Ini mempunyai implikasi kepada ekonomi Indonesia. Dalam satu – dua bulan terakhir ini volatilitas arus modal sangat tinggi dan berdampak pada kepada pelemahan nilai tukar mata uang, bukan hanya Indonesia tetapi secara global.

Dengan yield imbal hasil obligasi di AS meningkat, maka terjadi penguatan indeks dolar AS atau strong USD. Sehingga mata uang di dunia baik negara berkembang dan negara maju mengalami volatilitas yang sangat tinggi.

Ini menjadi tantangan bagi Bank Indonesia di dalam menjaga stabilitas makroekonomi, maupun stabilitas sistem keuangan. Ini yang menjadi dasar bagi Bank Indonesia di dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG), menaikkan suku bunga kebijakan sebesar 25 basis poin menjadi 6%.

“Tujuannya untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar,” kata Juda.

Selama ini Bank Indonesia terus berupaya menjaga stabilitas nilai tukar dengan intervensi di pasar. Tapi dengan penguatan dolar AS yang begitu cepat, BI harus menambah amunisi yaitu dengan menaikkan suku bunga kebijakan.

Di sektor keuangan, ketahanan perbankan Indonesia masih tetap terjaga didukung oleh permodalan yang masih tebal, dan likuiditas masih memadai, dan risiko kredit masih terkendali. Secara domestik, BI menilai sektor keuangan domestik berada pada jalur yang benar, namun situasi eksternal dari global memang sedang tidak menentu.

Maka tantangan ke depan ekonomi Indonesia adalah menjaga stabilitas makro dan sistem keuangan, namun juga tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang sedang terjadi pasca Covid. Tantangan ini cukup besar.

Sebab, harga komoditas yang menjadi andalan ekspor Indonesia selama ini sekarang sedang melemah, kecuali harga minyak. Namun lainnya seperti harga batu bara, sawit, dan lainnya secara total melemah.

Dalam konteks ini, pemerintah berupaya memperluas sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, termasuk melalui pembiayaan perbankan. Sejauh ini, kredit perbankan per September 2023 masih terus tumbuh, sebesar 8,96% (yoy), dan 6,44% (ytd).

“Target kredit perbankan sebesar 9-11% untuk 2023. Artinya masih ada sisa 2,6% yang harus dikejar agar mencapai 9%. Perbankan diharapkan mendorong pertumbuhan kredit di tiga bulan ini,” kata Juda.

Meningkatnya Risiko Siber

Tantangan kedua adalah meningkatnya risiko siber dalam menjaga Stabilitas Sistem Keuangan (SSK). Berbagai insiden siber terus meningkat baik dari frekuensi, tingkat kejadian, maupun dari sisi kecanggihan di dalam serangannya.

Serangan siber pada infrastruktur sistem keuangan yang terus terjadi, pada gilirannya bisa menurunkan kepercayaan masyarakat pada sistem keuangan, dan terganggunya layanan sistem keuangan.

Berbagai insiden serangan siber pada sistem keuangan, kata Juda, juga dialami oleh sektor keuangan di ASEAN dalam satu tahun terakhir. Sehingga para otoritas sedang memperkuat keamanan sibernya.

Dihadapkan pada tantangan tersebut, kebijakan bank Indonesia tetap diarahkan pada upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, dengan tetap menjaga momentum ekonomi. Kebijakan moneter tetap diarahkan pada pro stabilitas untuk mengendalikan inflasi, dan dalam menghadapi gejolak eksternal.

“Sedangkan kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar, serta UMKM tetap diarahkan pada pro pertumbuhan untuk mendorong daya beli masyarakat,” kata Juda.

Khusus untuk kebijakan makroprudensial pada RDG kemarin, Bank Indonesia telah mengevaluasi dan tetap akan menjaga akomodatif kebijakan makroprudensial. Artinya perbankan tidak perlu khawatir, sebab Bank Indonesia akan terus menjaga likuiditas ample di pasar, agar jangan sampai ada keketatan likuiditas.

“Juga insentif-insentif likuiditas pada perbankan terus dilakukan untuk mendorong pembiayaan dunia usaha,” kata Juda.

Berbagai inovasi kebijakan juga akan terus BI perkuat untuk transformasi ekonomi nasional dengan mendorong peran sektor keuangan dalam pembiayaan ekonomi dan sistem pembayaran.

Dari sisi kebijakan moneter, inovasi terus dilakukan untuk memperdalam pasar keuangan dan meningkatkan efektivitas dari pengendalian moneter. BI telah menerbitkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), dan akan menerbitkan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI).

“Keduanya bertujuan untuk memperdalam pasar keuangan, sekaligus meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan stabilitas moneter baik internal maupun eksternal,” kata Juda.

Di bidang kebijakan makroprudensial, salah satu inovasi yang dilakukan yaitu kebijakan insentif likuiditas makroprudensial, yang telah efektif berlaku pada 1 Oktober kemarin. Hasil evaluasi BI, dampaknya cukup signifikan ada tambahan likuiditas dalam minggu pertama implementasi, sekitar Rp28 triliun.

Digitaliasasi

Tantangan ketiga, yaitu Digitalisasi. Di bidang kebijakan sistem pembayaran, digitalisasi sistem pembayaran terus dilakukan, terakhir berupa QRIS tuntas untuk tarik tunai, transfer dan setor tunai, serta QRIS border, yang akan diresmikan dengan Singapura pada 17 November 2023, setelah sebelumnya dengan Malaysia dan Thailand.

Kemudian, untuk memperkuat ketahanan siber, BI akan mendorong penguatan ketahanan siber baik dari sisi BI maupun dari sisi industri. Sebab kelancaran penyelenggaraan sistem pembayaran dan keamanan data adalah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

“Saat ini kami sedang formulasikan kebijakan ketahanan dan dan keamanan siber KKS yang bersifat end-to-end mulai dari tata kelola keamanan siber di industri, langkah preventif, langkah solusi jika terjadi serangan, termasuk mekanisme koordinasi dengan otoritas BI dan OJK, serta industri,” kata Juda.

Tantangan ketiga yaitu terkait perubahan iklim. Meski isu perubahan iklim merupakan jangka panjang namun bersifat struktural. Bank sentral Perancis telah menjadi role model di dalam pengembangan pembiayaan hijau di Eropa. Indonesia juga harus bersama-sama secara sinergi dengan berbagai otoritas terkait, untuk bisa mencapai target rendah karbon 2030 maupun zero emissiondi 2060.

“Untuk itu komitmen lembaga keuangan untuk mendukung pembiayaan hijau, kami pandang sangat krusial. Bukan hal yang baru bagi BI untuk mendukung pembiayaan hijau, termasuk sudah mengeluarkan instrumen kebijakan, termasuk kebijakan likuiditas pada pembiayaan hijau. Perbank juga diharapkan terus menyeimbangkan antara motif untuk mengejar keuntungan jangka pendek dengan aspek pembiayaan berkelanjutan,” kata Juda. (try)