Pemerintah Beri Sinyal Bakal Subsidi Harga Beras
PEMERINTAH memberikan sinyal bakal menyubsidi harga beras. Itu diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat dan meredam kenaikan harga beras di tingkat konsumen. Upaya tersebut juga disebut menjadi salah satu program dari paket kebijakan yang bakal dirilis dalam waktu dekat.
"Bisa (subsidi), dalam bentuk menjaga daya beli masyarakat. Nanti kita tunggu saja. Ini sedang kita siapkan. Tinggal tunggu saja pengumumannya," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu kepada awak media di Jakarta, Selasa (24/10).
Intervensi pemerintah terhadap harga beras dilakukan berdasarkan risiko yang berpotensi menggerus daya beli masyarakat. Itu terjadi meski pengambil kebijakan telah melakukan impor. "Kita sudah melakukan impor beras memastikan suplainya ada, akan tetapi kita ingin lebih bold. Nanti kita tunggu saja kebijakan lebih spesifiknya. Ini mungkin tidak lama lagi," kata Febrio.
Baca juga: Cerita Jokowi Tutupi Kerugian Pembangunan MRT dengan ERP
Sebelumnya, diketahui, Presiden Joko Widodo berencana memberikan insentif untuk sektor properti nasional. Itu dilakukan dalam rangka memperkuat perekonomian di tengah ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi mengganggu pertumbuhan dalam negeri. "Hari ini kita juga akan rapat bagaimana untuk men-trigger ekonomi. Kita akan memberikan insentif, tetapi belum kita putuskan, masih rapat pada sore hari ini memberikan insentif kepada dunia properti, dunia perumahan," ujarnya saat membuka BNI Investor Daily Summit 2023 bertema Sustainable Growth, Global Challenges di Jakarta, Selasa (24/10).
Febrio mengatakan, kebijakan intervensi pada harga beras akan menjadi satu paket dengan kebijakan insentif properti yang dilontarkan presiden. Itu ditujukan agar Indonesia mampu kembali mencatatkan angka pertumbuhan di atas 5% di dua triwulan terakhir tahun ini.
Baca juga: Defisit Anggaran 2023 Diperkirakan di Bawah 2,3%
Dia turut memastikan APBN masih sanggup untuk menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut. Bahkan, defisit anggaran tahun ini justru diperkirakan lebih rendah dari asumsi awal dan proyeksi tengah tahun yang dikeluarkan pemerintah. "Kita siapkan APBN-nya itu fleksibel, sehingga ini saat-saat fleksibilitas dari APBN itu bisa kita gunakan dengan maksimum," pungkas Febrio. (Z-2)
Terkini Lainnya
Perlindungan Sosial hingga Subsidi, Ini 8 Rekomendasi DPR Mitigasi Dampak PPN
Subsidi Disalurkan dalam BLT, Waspadai Akurasi Data Penerima
Menteri ESDM Bahlil: Subsidi BBM dan Listrik Diganti BLT masih Dikaji
BLT Digagas Gantikan Subsidi BBM dan Listrik
Presiden Prabowo Berupaya Tingkatkan Lifting Minyak Dalam Negeri
Bahas Subsidi, Prabowo Panggil Menteri hingga Dirut BUMN
Pungutan Pajak Digital Tembus Rp31 Triliun
Presiden Prabowo Bakal Angkat Anggito Abimanyu Jadi Menteri Penerimaan Negara
Kemenkeu Sebut JHT Jadi Cara Pekerja Hidup Layak di Hari Tua
Tax Amnesty Jilid III: Pemerintah Baru akan Mendalami
4 Fakta Penting Kinerja APBN hingga Oktober 2024
Kemenkeu Dukung Pemanfaatan Lahan Sitaan BLBI untuk Program Tiga Juta Rumah
Profesor Kehormatan
Organisasi Masyarakat dan Tuberkulosis
Ruang Didik Muhammadiyah
Realitas Baru Timur Tengah
Indonesia Kekurangan Dokter: Fakta atau Mitos?
Serentak Pilkada, Serentak Sukacita
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap