visitaaponce.com

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mematok target prevalensi stunting di wilayahnya pada 2023 sebesar 18% dengan dukungan anggaran sebesar Rp346 miliar.

Kepala Dinas Kesehatan Sumut Alwi Mujahit mengatakan Pemprov menargetkan prevalensi stunting pada 2023 menurun hingga menjadi 18%, dari tahun sebelumnya sebesar 21,1%.

"Untuk percepatan penurunan stunting itu, Pemprov Sumut telah menganggarkan sekitar Rp346 miliar," ungkapnya  Rabu (25/10).

Menurut Alwi, anggaran sebesar itu utamanya untuk melakukan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Dia mengatakan, Pj  Gubernur Sumut Hassanudin telah menginstruksikan semua organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov terkait untuk memastikan intervensi tersebut terlaksana secara maksimal.

Baca juga: Penanganan Kemiskinan Berkaitan Erat dengan Pengendalian Stunting

Selain itu, para OPD juga diminta untuk selalu bekerja berdasarkan data terbaru dan dengan hasil pekerjaan yang terukur. Jika target prevalensi itu tercapai, maka penurunan stunting di Sumut menurut dia sudah sesuai jalur dan memudahkan untuk mencapai target nasional 14% pada 2024.

Dia optimistis target itu dapat dicapai dengan instruksi Hassanudin. Ditambah lagi dengan adanya delapan aksi integrasi penurunan stunting, yakni lain rencana kegiatan, rembuk stunting, dan peraturan bupati/wali kota tentang peran desa serta pembinaan kader pembangunan manusia. Kemudian sistem manajemen data stunting, pengukuran dan publikasi stunting, serta review kinerja tahunan.

Pengentasan stunting, katanya, merupakan prioritas nasional. Oleh sebab itu, dia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama bekerja menurunkan stunting di Sumut. Dengan bersinergi, dia yakin penurunan stunting hingga14% pada 2024 akan dapat tercapai.

Baca juga: Pemkab Purwakarta Dorong Anak Konsumsi Ikan untuk Cegah Stunting

Sumut sendiri termasuk dalam 12 provinsi yang menjadi prioritas dalam percepatan penurunan stunting melalui keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP 101/MPPN/HK/06/2022.

Kepala Perwakilan Badan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumut Munawar Ibrahim, mengungkapkan saat ini keluarga berisiko stunting (KRS) di Sumut berdasarkan data verval 2022 tercatat sebanyak 791.390.

Sejauh ini terdapat 30.969 tim pendamping keluarga (TPK) yang tersebar di 6.251 desa pada 33 kabupaten/kota yang ada di Sumut. Provinsi ini juga mempunyai 893 orang penyuluh keluarga berencana (PKB), PPKBD dan sub-PPKBD yang tersebar di kecamatan dan desa serta kelurahan.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2022, angka prevalensi stunting di Sumut mengalami penurunan 4,7%,. Dari sebelumnya (2021) yang sebesar 25,8% menjadi 21,1%. (Z-6)