Pemerintah Rem Investasi Asing di IKN, Ada Apa
![Pemerintah Rem Investasi Asing di IKN, Ada Apa?](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/11/10b3b314505c34cd92a6e493499f14e2.jpg)
PERMINTAAN Presiden Joko Widodo untuk mengerem sementara masuknya investor asing ke Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) justru menunjukkan kurangnya minat penanam modal asing untuk berinvestasi di sana. Dorongan untuk menarik lebih banyak investor domestik juga dianggap sebagai upaya melanggengkan oligarki pemerintahan saat ini.
Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira saat dihubungi, Minggu (5/11). Menurutnya, guyuran insentif pajak dan hak guna usaha (HGU) atas lahan IKN tak berhasil menarik investor asing.
Bahkan pemberian HGU selama 190 tahun di IKN kepada investor kian menunjukkan keberpihakan terhadap konglomerat dalam negeri yang selama ini mendukung pemerintahan saat ini.
Baca juga: OKIN: Presiden Jokowi Mengerem Investor Asing Masuk ke IKN
"Oligarki dalam pemerintahan ingin agar IKN didominasi konglomerat yang selama ini mendukung pemerintahan, apalagi jelang pemilu maka proyek proyek strategis banyak dijadikan transaksional dengan oligarki," tutur Bhima.
"Ini seolah kan terjawab HGU 190 tahun itu sebenarnya buat siapa? Ya buat oligarki yang punya kepentingan di IKN, bahkan konsesi perkebunan dan tambang disekitar wilayah IKN juga ikut mendapat manfaat," sambungnya.
Baca juga: Menko PMK Kickoff Program Pembinaan UMKM di IKN
Investor asing dengan skala besar, kata Bhima, pastinya memiliki banyak pertimbangan untuk menanamkan modalnya di IKN. Itu dimulai dari ketidakpastian keberlanjutan IKN pascapemilu, tren risiko geopolitik, efek kenaikan suku bunga dibanyak negara, hingga arah pembangunan yang membingungkan.
Selain itu, pemerintah juga dinilai inkonsisten mengenai arah pembangunan. Misal, pemerintah mendorong mega proyek IKN, tetapi disisi lain proyek kereta cepat dari Jakarta bakal dilanjut sampai Surabaya.
"Tentu investor asing akan tetap melihat arah permintaan domestik kedepan artinya tetap di pulau jawa bukan IKN," kata Bhima.
Arahan presiden juga dimaknai oleh Bhima sebagai wujud upaya pemerintah menjawab kritik mengenai IKN yang dikhawatirkan didominasi oleh pihak asing. Namun, sejauh ini justru Bhima melihat belum ada investasi nyata yang masuk dari pihak asing. (Z-10)
Terkini Lainnya
Pembangunan Bandara VVIP di IKN sudah 50%
Eselon I Kementerian/Lembaga akan Pindah ke IKN Terlebih Dulu
Progres Jalan Sumbu Kebangsaan Timur IKN Capai 67,90%
Proyek Pengendalian Banjir Sungai Sepaku di IKN Dilanjutkan
Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 Tidak di IKN, Akan Digelar di Senayan
Bathtub Berwarna dan Berteknologi Awet Panas Hadir di Indonesia
Jokowi: Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Juga Terjadi di Negara Lain
Jokowi Resmikan Pabrik Cell Baterai Kendaraan Listrik Terbesar se-ASEAN
Bola Perppu Perampasan Ada di Tangan Presiden Jokowi
Harga Produk Alat Kesehatan Tinggi karena Industrinya Belum Mapan
Jokowi Perintahkan Menteri-menteri Atur Ulang Tarif Pungutan Batu Bara
Presiden Jokowi Minta Menkes Bikin Harga Obat Lebih Murah
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap