Pemda Diminta Guyur Insentif Fiskal Pajak Hiburan ke Pengusaha

PENGAMAT pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, mendorong pemerintah daerah (pemda) menggelontorkan insentif fiskal kepada pelaku usaha jasa hiburan di tengah tarif pajak hiburan yang tinggi. Pemerintah resmi mengenakan pajak barang jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan tertentu seperti diskotek, karaoke, bar, kelab malam dan mandi uap/spa menjadi 40%-75%.

Ketentuan insentif fiskal tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Pada pasal 101 UU HKPD disebutkan pemberian insentif fiskal ini berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya. Kepala daerah dapat menetapkan tarif yang lebih rendah dari 75% atau bahkan lebih rendah dari batas minimal 40%

"Pemda bisa memastikan pelaku usaha mendapat insentif dengan mudah. Dengan begitu, pengusaha hiburan tidak perlu khawatir lagi dengan adanya solusi berupa insentif fiskal tersebut," ungkap Fajry saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (21/1)

Ia menuturkan perlu adanya koordinasi yang baik antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan pemda agar pemberian insentif fiskal kepada pelaku usaha berjalan dengan baik dan lancar

"Untuk memastikan insentif dapat diberikan dengan mudah, ada peran Kemendagri yang berkoordinasi dengan Kemenkeu dan pemda," terang Fajry.

Kompensasi ke Pelaku Usaha

Dihubungi terpisah, ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menuturkan pemberian insentif fiskal merupakan kompensasi pada pelaku usaha yang terdampak cukup signifikan dari penerapan pajak hiburan yang tinggi.

"Kompensasi baik itu dalam bentuk tengah ataupun kompensasi penuh terhadap biaya yang mereka keluarkan untuk membayar tarif pajak hiburan yang baru," jelasnya.

Yusuf menyampaikan untuk tantangan pemberian insentif fiskal dari kepala daerah terhadap pelaku usaha jasa hiburan terletak pada jenis insentif yang akan diberikan dan teknis pemberian bantuan tersebut.

"Misalnya, pemerintah daerah ingin memberikan insentif pengurangan pajak pertambahan nilai artinya ini harus dihitung. Lalu, apakah kemudian diberikan dalam bentuk transfer ke daerah atau seperti apa," ujarnya.

Kemudian, tantangan lainnya ialah pemda perlu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah untuk pemberian insentif tersebut. Pemberian insentif fiskal ini ditetapkan dengan peraturan kepala daerah (Perkada), dengan memberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

(Z-9)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Putri Rosmalia

visitaaponce.com