Faisal Basri, Menteri Kelautan, Mendagri Respons Isu Anggaran untuk Bansos
![Faisal Basri, Menteri Kelautan, Mendagri Respons Isu Anggaran untuk Bansos](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/02/b58d6724fed1f4e849dfa6a4cf8cead9.jpg)
EKONOM senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menuding segala macam cara dilakukan Presiden Joko Widodo untuk memenuhi kebijakan yang diinginkan, termasuk penyaluran bantuan sosial (bansos) yang menembus hampir Rp500 triliun di 2024.
Pemerintah memutuskan pemberian bansos tambahan yakni bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi pangan dari Januari-Maret 2024. Dana bantuan bansos itu dituding berasal dari kebijakan automatic adjustment atau pencadangan belanja kementerian/lembaga (k/l) yang diblokir sementara.
"Ini seperti menghalalkan segala cara kasarnya kalau benar itu untuk bansos," kata Faisal di Jakarta, Senin (5/2).
Baca juga : 15 Eks Pimpinan KPK Sebut Presiden Abaikan Standar Moral dan Etika
Faisal menuturkan berdasarkan laporan yang ia ketahui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani atau akrab disapa Srimul tidak setuju meminta tiap K/L memblokir anggaran untuk kepentingan bansos. Menkeu pun mengunci anggaran K/L sebesar Rp50,2 triliun di tahun ini.
"Saya dengar ibu Srimul tidak mau. Tidak mau dia (Srimul) datang ke tiap kementerian potong ya 5%. Nanti kan yang disalahin Srimul terus kan," ujarnya.
Menurut Faisal, untuk kebijakan pemblokiran anggaran K/L bukanlah keputusan Menkeu, melainkan Presiden Jokowi. "Memangnya Srimul punya kuasa untuk memotong anggaran 5%? Kan tidak punya kuasa dia. Jokowi harusnya gentle (bersikap jantan) dong bilang ke menteri-menterinya langsung. Jangan kambing hitamkan Srimul," tegasnya.
Baca juga : Presiden Jokowi Kini Dijuluki Petugas Bansos
Di tempat terpisah, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono enggan berkomentar soal pemblokiran anggaran 5% di kementeriannya. Ia mengaku belum mengetahui pasti soal penahanan anggaran untuk bansos.
"Saya belum tahu. Saya belum monitor," katanya singkat usai acara Indonesia Marine And Fisheries Business Forum 2024 di Jakarta.
Senada, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku tidak mengetahui detail soal kebijakan automatic adjustment sebesar 5% di tahun ini. "Jangan tanya ke saya, tetapi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau di Kemenkeu. Di Kemandagri saya belum cek," ucapnya. (Z-2)
Terkini Lainnya
Industri FMCG Punya Potensi Pasar Besar di Tengah Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Ini 5 Tren Utama Perilaku Belanja Konsumen Indonesia
Rupiah Merosot, MAP Bakal Sesuaikan Harga Jual Ritel
Pengguna PayLater Indonesia Alami Peningkatan pada Berbagai Kelompok Usia
Promo Barang Branded Diincar Pengunjung Jakarta Fair 2024
Belanja saat Weekend Pakai QRIS di BRImo, Ini 5 Tempat yang Patut Dikunjungi!
ASN Jakarta Diduga Terlibat dalam Judi Online, Heru Budi Bersiap Ajukan Namanya
Komisi III DPR RI Setuju dengan Jokowi agar KPK Usut Bansos Covid-19
Bansos Presiden yang Dikorupsi Berisi Beras sampai Biskuit
KPK Punya Kewajiban Selesaikan Kasus Bansos Covid-19
Presiden Jokowi Diminta Bijak Soroti Kasus Korupsi
KPK Periksa Dua Saksi Usut Kasus Korupsi Bansos Presiden
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap