visitaaponce.com

PEMERINTAH didorong untuk lebih bijaksana dalam merancang dan menyusun kebijakan. Itu terutama terkait dengan penggunaan APBN yang seharusnya digunakan untuk hal-hal produktif dan menunjang perekonomian.

Demikian disampaikan Direktur Program Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Esther Sri Astuti saat diminta pandangannya mengenai pemerintah yang tengah membahas program makan siang gratis untuk digulirkan di tahun depan.

"Terlalu besar anggarannya untuk makan siang gratis dan susu gratis. Lebih baik digunakan untuk program pembangunan yang lebih produktif," ujarnya saat dihubungi, Selasa (27/2).

Baca juga : Langkah Presiden Akomodasi Program Makan Siang Gratis Disebut Berpihak dan Politis

Program makan siang gratis merupakan salah satu janji politik yang diberikan oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilu 2024. Setidaknya Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran sempat menyatakan program tersebut akan menelan dana hingga Rp400 triliun untuk sekitar 80 juta anak.

Terkait program makan siang itu, pihak Prabowo-Gibran juga menyatakan bakal membentuk Kementerian anyar khusus untuk mengeksekusi program makan siang gratis tersebut. Namun Airlangga yang sekaligus Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran itu mengatakan belum ada kepastian terkait hal itu.

Alih-alih menggunakan dana jumbo untuk program tersebut, Esther menilai uang negara itu dapat dipakai untuk memantik produktivitas dan geliat ekonomi dalam negeri. Dengan alokasi dana itu, pengambil kebijakan bisa mendorong penciptaan lapangan kerja dan berbuah pada dampak berganda yang lebih besar terhadap perekomian.

Baca juga : Sikap Presiden Ikut Bahas Program Makan Siang Gratis di Rapat Kabinet Dinilai tak Elok

"Misalnya untuk peningkatan kapasitas perekonomian melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga mereka bisa punya skill untuk diterima di pasar kerja dan program perluasan kesempatan kerja," jelasnya.

"Jadi berikan kailnya bukan ikannya. Kalau mereka bekerja maka masyarakat bisa generate income dan bisa konsumsi, menabung serta investasi. Ini akan mendorong kenaikan produk domestik bruto dan pertumbuhan ekonomi tentunya," sambung Esther.

Program makan siang gratis telah dibahas pemerintah dalam sidang kabinet pada Senin (26/2). Skema pemberian hingga ragam menu yang disajikan juga tengah dibahas. Alokasi dana yang dibutuhkan pun sedang ditinjau dan dimasukkan ke dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) yang menjadi landasan pembentukan APBN 2025.

Karena dinilai sulit untuk dibatalkan di level eksekutif, Esther menilai guliran terakhir dari program makan siang gratis ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dia berharap parlemen membatalkan dan menolak usulan program dengan dana jumbo tersebut.

"Sebaiknya (nanti DPR) memang membatalkan atau menolak saja. Lebih baik dana itu digunakan untuk program lain yang lebih produktif," pungkas Esther. (Z-4)