Anggota DPR dari PDIP Soroti Konflik Agraria
![Anggota DPR dari PDIP Soroti Konflik Agraria](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/02/b23cfec36b5e3971557ac8ef866502bc.jpg)
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menuding Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak becus dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di Tanah Air. Hal ini terlihat dari laporan The Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development (ANGOC) yang menyebut Indonesia berada di urutan teratas dari enam negara Asia yakni India, Kamboja, Filipina, Bangladesh, dan Nepal dalam kasus konflik agraria.
Sepanjang 2023, konflik agraria di Indonesia menyebabkan 241 konflik yang merampas seluas 638.188 hektare (ha) tanah pertanian, wilayah adat, wilayah tangkap, dan permukiman dari 135.608 kartu keluarga (KK). Sebanyak 110 konflik juga tercatat telah mengorbankan 608 pejuang hak atas tanah sebagai akibat pendekatan represif di wilayah konflik agraria.
"Konflik agraria dan sengketa tanah terjadi justru karena ketidaktegasan dan pengawasan dari Kementerian ATR/BPN yang amburadul," ujar Junimart saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (27/2). Tipologi kasus pertanahan atau jenis sengketa, konflik, dan perkara pertanahan, seperti penguasaan tanah tanpa hak, sengketa batas, sengketa waris, jual beli berulang dan sertifikat ganda, dianggap tidak ditangani secara serius dan profesional oleh kementerian yang digawangi Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY) selaku Ketua Umum Partai Demokrat.
Baca juga : Ketua DPR Puan Maharani Tegaskan Bansos Bantuan Negara, Bukan dari Jokowi
"Masalah tipologi kasus pertahanan hampir selalu saya kritisi ketika rapat kerja dengan menteri ATR/BPN dengan jajarannya. Mereka tidak serius menyelesaikan masalah tersebut," ungkap politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu.
Junimart menyampaikan konflik agraria biasa terjadi lantaran tumpang tindih penerbitan sertifikat tanah, masalah pemberian hak atas tanah, pengukuran tanah yang asal jadi, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh mafia tanah. Selain kinerja Kementerian ATR/BPN yang perlu dievaluasi, Junimart juga meminta perbaikan regulasi, seperti revisi Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Permen ini dinilai bisa memberi ruang bagi para mafia tanah untuk melancarkan aksi menguasai tanah yang bukan miliknya.
Permen tersebut, katanya, dapat menimbulkan hambatan-hambatan pertanahan yang seharusnya bisa diselesaikan di luar pengadilan. Menurutnya, yang tahu sertifikat tanah itu palsu atau tidak ialah Kementerian ATR/BPN.
"Jika ada dua sertifikat tanah, lalu ada satu palsu, menurut permen ini yang palsunya harus dibuktikan oleh keputusan pengadilan. Padahal, BPN secara data bisa mengetahui mana sertifikat yang palsu karena mereka satu-satunya lembaga yang punya otoritas menerbitkan sertifikat," pungkasnya. (Z-2)
Terkini Lainnya
AHY Serahkan Sertipikat Tanah Elektronik di Kubu Raya
Kabupaten Bekasi Terus Gencarkan Sosialisasi Sertifikat Elektronik
Kemenag Targetkan Tahun 2026 Seluruh Tanah Wakaf Sudah Bersertifikat
Dukung Program Nasional, Ikanot Undip Gelar Jalan Bareng Menteri ATR/BPN
Ikanot Undip Bantu Sosialisasikan Kebijakan Sertifikat Elektronik
Presiden Jokowi Serahkan Sertifikat Tanah di Banyuwangi, AHY Mendampingi
Kemendagri Dorong Reforma Agraria untuk Tangani Permasalahan Tanah
Kantah Tangsel Targetkan 10 Kota Lengkap pada 2024
Hampir 10 Tahun Reforma Agraria Mandek di Bawah Kepemimpinan Jokowi
Kantah Tangsel Bagikan 196 Sertifikat PTSL 2023 di Kecamatan Setu dan Pondok Aren
Sinyal Politik Busuk Prabowo soal Mengelola Tanah Negara
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap