visitaaponce.com

PEMERINTAH mengklaim kondisi perekonomian Indonesia masih dalam kondisi yang cukup baik. Hal itu ditunjukkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi sepanjang 2023 yang tercatat mencapai 5,05% secara tahunan (year on year/yoy).

"Kondisi perekonomian Indonesia saat ini berada dalam kondisi baik," ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan kepada Media Indonesia, Kamis (29/2).

Realisasi pertumbuhan itu, kata dia, ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang mencatatkan pertumbuhan 4,82% (yoy) dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 53,18%.

Baca juga : Indeks Keyakinan Konsumen Juni 2023 Terpantau Melambat

Pemerintah juga meyakini prospek ekonomi dalam negeri ke depan akan tetap mencatatkan kinerja yang baik. Salah satunya tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang terus meningkat.

IKK pada Januari 2024 tercatat di level 125,0, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang berada di level 123,8. "Survei konsumen Januari 2024 tersebut juga menunjukkan bahwa ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi pada 6 bulan mendatang tercatat meningkat," kata Ferry.

"Hal tersebut didorong oleh meningkatnya ekspektasi ketersediaan lapangan kerja dan ekspektasi kegiatan usaha. Indikator ini dapat menjadi sinyal bahwa kondisi perekonomian Indonesia ke depan masih baik," tambahnya.

Baca juga : Pemerintah Diminta Tetap Fokus Optimalisasi Perbaikan Ekonomi Dalam Negeri

Lebih lanjut, Ferry menyampaikan, pemerintah bersama dengan Tim Pengendali Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/D) juga terus mencermati perkembangan inflasi. Itu erutama yang berasal dari peningkatan harga pangan strategis seperti beras.

Pemerintah juga disebut telah melakukan beberapa langkah kebijakan untuk meredam kenaikan lebih lanjut harga pangan, utamanya beras. Pertama, percepatan penyaluran beras SPHP di pasar tradisional, distributor, di antaranya Food Station dan Pasar Cipinang maupun ritel modern.

Kedua, penyaluran bantuan pangan beras kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM); ketiga, menggencarkan pelaksanaan operasi pasar murah dan gerakan pangan murah; keempat, pengalihan cadangan beras pemerintah (CBP) ke komersil untuk mengendalikan harga beras jenis premium.

Baca juga : Ekonomi Indonesia 2024 Berpotensi Tumbuh Hingga 5%

Cadangan pangan

Selain itu, kata Ferry, Mendagri telah mengarahkan seluruh daerah melalui Surat Edaran 500.1.7/339/SJ yang diterbitkan pada 17 Januari 2024 tentang Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).

"SE tersebut mengatur bahwa CPPD dapat disalurkan untuk stabilisasi harga pangan dengan mengoptimalkan alokasi dan penggunaan anggaran daerah serta sumber pendanaan lainnya untuk pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran CPPD di wilayah masing-masing," pungkas Ferry.

Diketahui sebelumnya, hasil survei yang dirilis Indikator Politik Indonesia pada Rabu (28/2) menunjukkan bahwa masyarakat mempersepsikan kondisi perekonomian dalam negeri sedang tidak baik-baik saja.

Baca juga : Sri Mulyani Nilai Ekonomi Indonesia 2023 Tumbuh Berkualitas

Survei yang dilakukan pada 18-21 Februari 2024 dengan melibatkan 1.227 responden itu menunjukkan persepsi negatif masyarakat terhadap ekonomi Indonesia. Tercatat 40,6% responden menilai ekonomi nasional dalam kondisi buruk atau sangat buruk. Sementara 33,9% responden menilai kondisi ekonomi nasional baik dan sangat baik.

Hasil survei Indikator Politik Indonesia itu selaras dengan survei yang lebih dulu dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia pada pekan lalu. Survei LSI menunjukkan sebanyak 41,4% responden menggambarkan kondisi ekonomi Indonesia saat ini dalam tone negatif. Itu terdiri dari 30,8% menyatakan buruk dan 10,3% menyatakan sangat buruk.

Sebaliknya, 34,1% masyarakat menyebut kondisi ekonomi Indonesia dalam tone positif, dengan perincian 29,1% menyatakan baik dan hanya 5,1% yang menyatakan sangat baik. Dua survei itu memotret sebab utama persepsi negatif terhadap perekonomian nasional, yaitu tingginya harga pangan, terutama beras. (Z-4)