visitaaponce.com

PEMERINTAH didorong untuk mempersiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menghadapi tekanan eksternal, utamanya dari sisi kenaikan harga minyak dunia. Kesiapan itu diperlukan untuk menjaga stabilitas perekonomian di dalam negeri.

"Dampak kenaikan harga minyak dunia akan menjadi beban besar bagi APBN kita. Karenanya pemerintah harus mempersiapkan kesiapan APBN menghadapi tekanan eksternal imbas dari kenaikan harga minyak dan depresiasi rupiah," ujar Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Said Abdullah kepada Media Indonesia, Rabu (17/4).

Kesiapan dan kesanggupan APBN dinilai menjadi kunci menghadapi gejolak eksternal yang terjadi saat ini. Sebab, kata Said, setiap pelemahan rupiah sebesar Rp500 terhadap dolar AS dan harga minyak naik US$10 per barel akan mengerek nilai subsidi dan kompensasi BBM hingga Rp100 triliun.

Baca juga : Harga Minyak Anjlok, Defisit APBN Bisa Tambah Rp 12,2 Triliun

Sementara dalam asumsi makro APBN 2024, pemerintah menempatkan rupiah di level Rp15.000 per dolar AS dan Indonesia Crude Price (ICP) senilai US$82 per barel. Antisipasi kebijakan dinilai perlu untuk meredam dampak situasi global.

Apalagi sejumlah pandangan juga telah menyatakan harga minyak mentah dunia dapat menembus US$120 per barel jika distribusi minyak bumi melalui Selat Hormuz terganggu. Pasalnya itu merupakan jalur penopang 21% lalu lintas minyak bumi dunia.

Said juga meminta pemerintah untuk bisa mengamankan pasokan minyak bumi untuk kebutuhan di dalam negeri. Itu karena Indonesia bergantung dari impor minyak mentah dan hasil minyak rata-rata 3,5 juta ton per bulan, merujuk data tahun 2023.

Baca juga : Pemerintah Dinilai Miliki Dua Opsi Tangani Kenaikan Harga Minyak

"Jika perang masih berlanjut, jalur suplai minyak bumi melalui Selat Hormuz akan terganggu. Apalagi Iran termasuk 10 negara terbesar dunia yang memproduksi minyak buminya hingga 3,45 juta barel per hari pada tahun 2023," kata Said.

Dia turut meminta pemangku kepentingan di Tanah Air bisa memastikan ketersediaan dolar AS bagi para importir komoditas strategis, seperti bahan pangan, dan minyak bumi. Setidaknya ketersediaan itu diperlukan untuk bisa memenuhi kebutuhan enam bulan ke depan guna memastikan efektivitas lindung nilai.

"Termasuk proaktif untuk mengembangkan skema pembayaran lebih variatif untuk menggantikan dolar AS, dengan terus mengembangkan local currency settlement, terutama pada pembayaran komoditas strategis di sektor pangan dan energi," terang Said.

Di saat yang sama, pemerintah juga didorong untuk bisa memastikan kemampuan untuk pembayaran Surat Berharga Negara (SBN) dan utang luar negeri yang berdenominasi dolar AS, mengingat tren adanya depresiasi rupiah terhadap dolar AS, dari batas rata rata yang ditetapkan di APBN 2024. (Z-6)