Pemerintah Diminta Berhati-hati Susun Program Kerja 2025
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Amir Uskara meminta pemerintah tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyusun program kerja di tahun depan. Itu harus dilakukan mengingat situasi perekonomian dunia sampai saat ini masih cukup menantang dan penuh ketidakpastian.
"Kita lihat kondisi perekonomian nasional dan global sedang tidak menentu. Pemerintah harus hati-hati dalam menetapkan progam-program dan kebijakan yang akan menjadi dasar untuk mengangkat perekonomian kita saat ini, karena kondisi saat ini tidak menentu," ujar AMir saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (24/4).
Hal itu juga berkaitan dengan rencana pemerintah membentuk Badan Otorita Penerimaan Negara (BOPN) yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.
Baca juga : Rencana Susu Gratis, Belum Ada Jalan Tengah Aturan di Kementan dan Kemendag
Dalam dokumen itu, BOPN dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan perpajakan sekaligus mendorong pencapaian target rasio penerimaan perpajakan di kisaran 10,0% hingga 12,0% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di 2025.
Namun Amir mengatakan sejauh ini belum ada pembicaraan lebih lanjut dari pemerintah maupun DPR perihal pembentukan BOPN tersebut. Hanya, kata Amir, usulan pembentukan badan mandiri untuk penerimaan negara telah disampaikan sejak dulu.
"Kita belum bisa berkomentar lebih jauh. Saya lihat di pemerintah belum dibicarakan. Kami kemarin pernah usul, tapi itu kembali ke pemerintah dulu," kata Amir.
Baca juga : Pengamat: Perlu Ada Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran
Sementara itu, pemerintah enggan memberikan keterangan perihal BOPN yang ada di dalam RKP 2025. Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti menolak memberikan keterangan mengenai hal itu.
"Saya tidak komentar dulu kalau soal itu," kata dia.
Respons serupa juga disampaikan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu. Dia meminta agar publik mengikuti segala proses penganggaran yang tengah berjalan.
"Kita ikuti saja prosesnya," tuturnya. (Z-11)
Terkini Lainnya
Tingkatkan Kebijakan K3 Tanah Air, Kemnaker Gandeng KOSHA
Pemerintah Didesak Optimalkan Penerimaan Pajak
Pengamat Nilai Perlu Ada Reformulasi Kebijakan Pendidikan
WWF Dorong Perbankan Perkuat Pengelolaan Risiko Perubahan Iklim
Kondisi Hukum Indonesia makin tidak Baik-Baik Saja
Ekonom Dorong Pemerintah Beri Perhatian ke Sektor Industri
Inflasi Turun, Langkah Mitigasi tetap Dilakukan
Kemenkeu: Penurunan Kemiskinan Beri Harapan pada Ekonomi Indonesia
Nongsa Digital Park Yakin Capai Target Investasi Rp40 Triliun
Lindungi Industri Tekstil, Pemerintah Perpanjang Aturan Bea Masuk Tindakan Pengamanan
Kawasan Bebas dan KEK: Dua Kawasan Berfasilitas untuk Naikkan Investasi di Batam
Kabar Gembira! Gaji ke-13 Cair Juni 2024
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap