Din Syamsuddin Minta Muhammadiyah Tolak Tawaran Izin Usaha Tambang
MANTAN ketua umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta Muhammadiyah menolak pengelolaan bisnis tambang, meski telah diberikan karpet merah oleh pemerintah. Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara untuk mengakomodir organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan mengelola bisnis tambang.
"Sebagai warga Muhammadiyah saya mengusulkan kepada PP Muhammadiyah untuk menolak tawaran Presiden Joko Widodo itu. Pemberian itu lebih banyak mudharat daripada maslahatnya," tegasnya dalam keterangan resmi, Kamis (6/6).
Din menuding selama ini pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kerap disalahgunakan oleh oknum pejabat negara yang diberi wewenang mengelola tambang, mulai dari bupati, gubernur, hingga pejabat kementerian sebagai sumber penghasilan alias dikorupsi. Dia pun mengkhawatirkan hal serupa dapat terjadi bila ormas juga mengelola wilayah tambang.
Baca juga : Din Syamsuddin Tuding Ormas Keagamaan Diizinkan Kelola Tambang Bermotif Ambil Hati
"Jika ormas Keagamaan masuk ke dalam lingkaran setan kemungkaran struktural tersebut maka siapa lagi yang diharapkan memberi solusi," katanya.
Din menambahkan alasan penolakan lainnya soal pemberian konsesi tambang batu bara kepada ormas lantaran dalam beberapa bulan terakhir keadaan politik nasional yang memanas akibat Pilpres 2024. Karpet emas pengelolaan wilayah tambang dianggap akan semakin memunculkan upaya kooptasi untuk memuluskan jalan penguasaan ekonomi oleh pihak tertentu.
"Ini motifnya terkesan untuk mengambil hati pihak tertentu, suuzon pun tak terhindarkan," pungkasnya.
(Z-9)
Terkini Lainnya
DPR Apresiasi Ormas Keagamaan yang Menolak IUPK
Beri IUP ke Ormas, Pemerintah Diminta Tegas dan Konsisten Lakukan Pengawasan
Izin Usaha Pertambangan PBNU di Kaltim Terbit Pekan Depan
Pemerintah Pastikan akan Awasi Ormas Pemegang Izin Usaha Pertambangan
Izin Usaha Pertambangan untuk Ormas Agama Diklaim tidak Terkait Politik
KPK Ultimatum Pengusaha Tambang untuk Bayar Pajak dan Hindari Korupsi
2 Investor Eropa Mundur dari Proyek Nikel, ESDM: Kita Cari Mitra Lain
Pemprov Kalsel Tata Ulang Izin Tambang Mineral bukan Logam dan Batuan
Dua Investor Proyek Nikel Cabut, Indef: Hilirisasi Tambang RI Dipaksakan
2 Investor Eropa, BASF dan Eramet Hengkang dari Proyek Nikel di Maluku
Pengawasan Pengelolaan Tambang Harus Tanpa Diskriminasi Termasuk pada Ormas Keagamaan
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap