visitaaponce.com

Aturan BMAD Dapat Tingkatkan Produksi Industri Keramik Dalam Negeri

Aturan BMAD Dapat Tingkatkan Produksi Industri Keramik Dalam Negeri
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kiri) meninjau produk keramik dan tableware ilegal saat Ekspose Barang Hasil Pengawasan di Surabaya.(Antara/Rizal Hanafi)

KETUA Umum Asosiasi Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto mengakui bahwa telah menerima dan menyambut positif surat dari Komite Anti Dumping Indonesia (KADI). Surat itu berisi penyampaian laporan akhir penyelidikan antidumping pengenaan bea masuk antiDumping (BMAD) terhadap impor produk ubin keramik yang berasal dari Tiongkok.

"Setelah melakukan serangkaian proses penyelidikan dan verifikasi lapangan ke Tiongkok telah terbukti benar ada tindakan dumping seperti yang dilaporkan oleh Asaki satu setengah tahun yang lalu," ucapnya dikutip pada Rabu (3/7). Bentuk keadilan dan keberpihakan pemerintah terhadap industri keramik nasional berkelanjutan yang sudah babak belur dihantam produk impor dicerminkan lewat besaran BMAD mulai dari 100,12% sampai dengan 155% untuk kelompok berkepentingan yang kooperatif dan 199% untuk mereka yang tidak kooperatif di dialam penyelidikan.

"Kami tidak antikeramik impor dari Tiongkok dan tidak melarang impor keramik dari Tiongkok. Yang kami lawan ialah praktik unfair trade yakni tindakan dumping disertai dengan predatory pricing yang merugikan industri keramik dalam negeri," jelasnya.

Baca juga : Asosiasi Dorong Pemerintah Setop Impor TPT dari Tiongkok

Asaki, sambung dia, memohon atensi dan gerak cepat dari Menteri Perdagangan (Mendag) & Menteri Keuangan (Menkeu) untuk segera mengeluarkan PMK BMAD untuk produk ubin keramik impor dari Tiongkok. "Karena sudah bisa dipastikan masa tenggang sejak dikeluarkan surat KADI tersebut sampai dikeluarkan PMK BMAD akan dimanfaatkan oleh importir untuk melakukan importasi secara masif guna menghindari bea masuk yang baru," papar Edy.

Selain itu, ia meyakini semakin cepat diberlakukan PMK BMAD tersebut akan mendongkrak kembali tingkat utilisasi produksi. Di semester satu tahun ini tingkat utilisasi produksi jatuh ke 63% dibandingkan dengan tahun lalu yang berada di 69% dan pada 2022 di 75%.

"Semoga kehadiran antidumping bisa mengembalikan industri keramik ke era kejayaannya di 2012-2014 dengan tingkat utilisasi berada di atas 90%," harap dia.

Baca juga : Kadin: Wacana Bea Masuk Impor 200% akan Menyulitkan Pengusaha

Dengan BMAD tersebut, Edy berharap bahwa akan memberikan kesempatan bagi industri keramik nasional utk berkompetisi di the same level of playing field. "Kehadiran BMAD juga akan mempercepat masuknya investasi baru dan penyerapan tenaga kerja baru. Beberapa pelaku utama importir telah melaporkan ke Asaki untuk membangun pabrik keramik di Indonesia seperti di Subang, Batang, dan Kendal," ungkapnya.

Edy meminta kepada pemerintah bahwa industri keramik nasional harus dipandang sebagai industri strategis. Di samping padat modal, industri tersebut menyerap lebih dari 150.000 pekerja dengan kapasitas produksi terpasang yang cukup besar sekitar 625 juta m2/tahun dan saat ini berada di posisi lima besar pemain keramik dunia.

"Industri keramik nasional yang telah bersertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) rata-rata di atas 80% selama ini terbukti mendukung keberlangsungan hidup dari ribuan perusahaan kecil dan menengah yang selama ini menjadi bagian supply chain dari industri keramik," pungkasnya. (Z-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Wisnu

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat