DPR Perlu Pengawasan Khusus Cegah Penyelewengan Dana Lembaga Filantropi
![DPR: Perlu Pengawasan Khusus Cegah Penyelewengan Dana Lembaga Filantropi](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2022/07/e8ea1a3509aad84c0b442936a93ee7b3.jpg)
KETUA Komisi VIII DPR Yandri Susanto menyatakan bahwa untuk mencegah tindak penyelewengan dana oleh lembaga filantropi, seperti Aksi Cepat Tanggap (ACT), perlu dibentuk instansi khusus yang bertugas mengawasi.
"Kalau perlu, dibentuk Komisi Pengawasan Yayasan Filantropi, atau apa pun namanya. Sehingga, ada wadah atau jalur untuk masyarakat mengadu, atau ada yayasan yang menyimpang bisa ditindak," pungkas Yandri, Rabu (6/7).
Baca juga: Kementerian Sosial Cabut Izin Pengumpulan Uang dan Barang ACT
Menurut dia, hanya sanksi tegas yang bisa mengembalikan kepercayaan publik dan pembenahan pada sistem pencegahan, agar kasus yang menyeret ACT tidak terulang kembali.
Lebih lanjut, dia menekankan penyelewengan dana sosial, berapa pun jumlahnya, harus tetap ditindak. Sebab, dana tersebut untuk kegiatan sosial dan bertujuan membantu warga yang tertimpa musibah, bukan untuk kepentingan pribadi.
"Berapa pun yang diselewengkan, harus ditindak serta dilakukan diaudit. Sanksi dan tindakan tegas itu diperlukan, demi memulihkan kepercayaan publik," imbuhnya.
Baca juga: Dua Petinggi ACT Ahyudin dan Ibnu Khajar Diperiksa atas Dugaan Penipuan
Senada, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily meminta kasus penyelewengan dana donasi yang dilakukan lembaga filantropi ACT segera ditindak. Pihaknya ingin dilakukan audit kepada ACT dan dilaporkan kepada publik.
Dengan begitu, kasus ini menjadi evaluasi dan informasi bagi masyarakat agar cermat memilih lembaga filantropi. "Kasus ACT harus dibongkar ke masyarakat. Agar masyarakat dan para donaturnya mengetahui dana tersebut dipergunakan untuk apa saja," tutur Ace.(OL-11)
Terkini Lainnya
17 Tahun Raih WTP, BMH Tegaskan Komitmen Transparansi Kelola Dana Umat
Wamenag Ingatkan Lembaga Pengelola Zakat tidak Berpolitik
JPU Nyatakan Berkas Perkara Tersangka Kasus Yayasan ACT Lengkap
Pelaku Penyelewengan Dana Umat di ACT Terancam 20 Tahun Penjara
Bareskrim Pakai Data PPATK Ungkap Dugaan Pidana Petinggi ACT
Hari Ini, Presiden ACT Ibnu Khajar akan Diperiksa Terkait Penyelewengan Dana Umat
Ketua KPU Terlibat Kasus Asusila, Puan Maharani : Masalah Serius Harus Dievaluasi
Permasalahan Berulang, Transparansi Pelaksanaan PPDB Harus Ditingkatkan
KPU Tunggu Keppres Pemberhentian Hasyim untuk Tentukan Ketua Definitif
DPR Didorong Gelar Pansus Usut Dugaan Skandal Impor Beras
Formappi: Ruang Sidang DPR Sepi Potret Malasnya Anggota DPR Bekerja
KPK Buka Penyelidikan Kasus Korupsi, Seret Anggota DPR RI dan BPK
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Spirit Dedikatif Petugas Haji
Arti Penting Kunjungan Grand Syaikh Al-Azhar
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap