DPR Minta BPKH Ikuti Arab Saudi, Menjadikan Haji Sebagai Bisnis
![DPR Minta BPKH Ikuti Arab Saudi, Menjadikan Haji Sebagai Bisnis](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/02/50cd7dfda6f301f336b5d8453f5ed7da.jpg)
KOMISI VIII DPR RI meminta agar BPKH saat ini mengikuti paradigma baru Arab Saudi, bahwa haji bukan hanya sekadar ibadah, tapi juga bisa menjadi ruang bisnis.
DPR juga mengaku kecewa terhadap Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) karena hingga saat ini BPKH masih belum bisa melaporkan keuangan haji secara gamblang kepada publik.
"(BPKH) saat ini membiarkan pandangan pakar bahwa saat ini keuangan haji kolaps. Padahal, di 2020 dan 2021 kita sudah menyimpan nilai manfaat haji ada Rp9,2 triliun dan Rp10 triliun dari dua kali haji tidak diberangkatkan. Itu sudah jadi simpanan kita," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).
Selain itu, pada 2022, pemberangkatan jemaah haji hanya menggunakan dana nilai manfaat setengahnya. Tidak sepenuhnya. Karenanya, menurut pandangan dia semestinya pada 2023 ini pemerintah masih memiliki ruang untuk mengalokasikan dana haji dengan subsidi dan mengedepankan keberpihakan pada masyarakat.
Ia juga meminta agar BPKH saat ini mengikuti paradigma baru Arab Saudi, bahwa haji bukan hanya sekadar ibadah, tapi juga bisa menjadi ruang bisnis.
Baca juga: DPR Minta Garuda Turunkan Harga Tiket untuk Jemaah Haji 2023
"Tidak apa-apa kalau mau ikut paradigma Saudi, di mana ruang-ruang bisnis itu BPKH ikut. Umpamanya di penerbangan, hotel, katering, bahkan saya kira Masyair bisa ikut juga di sana. Kalau BPKH bisa melakukan investasi langsung, maka dua digit itu gampang sekali untuk mendapatkan nilai," beber Marwan.
Ia menegaskan bahwa DPR RI ingin agar biaya haji proporsinya 70% dari subsidi pemerintah dan 30% dibebankan pada masyarakat. Pasalnya, saat ini ia meyakini bahwa jemaah haji bukan hanya masyarakat yang berada dalam kategori mampu saja, tapi juga banyak yang tidak mampu.
"Jadi kalau kita menyebbutkan orang istoah saja berangkat, ngapain kita urusi haji ini? Travel-travel haji kan banyak. Prinsip itulah yang dipandang DPR komisi VIII ini sisi melayani ini penting yang harus kita lakukan," pungkas dia. (OL-4)
Terkini Lainnya
PLN Dinilai Makin Matang Jalankan Bisnis
3 Tantangan dan Kendala UMKM untuk Bertumbuh
Harita Nickel Bagikan Dividen Rp1,6 Triliun
Gen Z dan Milenial, Ini yang Diperhatikan dalam Memilih Pekerjaan
Melaney Ricardo gandeng Jenama Lokal Crusita Luncurkan Koleksi Wewangian
Tingkatkan Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Bisnis Lewat SAP Terintegrasi
Fase Pemulangan, 66 Ribu Lebih Jemaah Haji Kembali ke Tanah Air
Pemerintah Arab Saudi Ingin Gudeg Jadi Hidangan bagi Jemaah Haji
Ini Klarifikasi Garuda Indonesia Soal Penyesuaian Jadwal Pemulangan Jemaah Haji
Puncak Haji Berbasis Fikih
Tiba Di Tanah Air, Jemaah Haji Embarkasi Makassar Tampil Dengan Pakaian Nyentrik
1.301 Jamaah Meninggal pada Ibadah Haji Tahun Ini
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap