Ketua PBHI Pemerintah Harus Tanggung Jawab Kasus GGAPA
SELURUH pasien yang menjadi korban Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) berangkat dari fasililtas kesehatan resmi negara, kemudian diberi obat tapi yang ternyata racun ini melalui resep dokter. Namun, pemerintah bergeming dengan kasus GGAPA yang memakan korban jiwa.
"Obat yang diberikan resep dokter ini diberikan juga oleh tenaga kesehatan yang resmi, obatnya pun memiliki izin edar yang resmi dafi Badan POM dan registrasi resmi dari kemenkes yang artinya keseluruhan bahan pembuatannya resmi baik dia impor. Dan juga pengolahan dan pengujiannya resmi oleh negara, tidak ada satupun yang ilegal. Negara hadir disitu sampai obat dikonsumsi di tangan korban," ucap Julius Ibrani Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) di Jakarta Selatan pada Kamis (9/2).
Baca juga: Kemenkes Laporkan Satu Pasien Suspek Gagal Ginjal bukan Termasuk GGAPA
Julius menyampaikan bahwa negara hadir melalui mekanisme yang disebut hukum administrasi negara, ada pendftaran, ada pengujian, pelaporan yang resmi di kementerian Hukum dan HAM, jadi tidak ada satu pun pihak ilegal dalam proses ini.
"Produk ini tidak akan sampai di tangan korban bila tidak ada negara, kalau dia bahannya impor kita punya kementerian perindustrian, untuk pengujian kita punya kemenkes dan badan pom. Tetapi yang terjadi sejak awal, yang disampaikan adalah kebohongan demi kebohongan," tegasnya.
Julius memperhatikan betul beberapa konferensi pers bersama antara Kemenkes dan Badan POM. "Pertama, tidak satu pun dari mereka mengunjungi korban, kebohongan pertama ini adalah kandungan cemaran yang tidak bisa mereka prediksi. Di seluruh dunia pada 2008 ini sudah dilarang, lingkungan farmasi internasional sudah menghindari bahan ini," jelasnya.
"Yang kedua dikatakan bahwa ada kondisi pembeda sehingga ada yang minum tapi tidak apa-apa dan meminum tidak kenapa-napa, identifikasi untuk mendatangi seluruh pasien dan mencatat gejalanya apa mereka saja tidak pernah lakukan," tambahnya.
Ia menilai kunjungan komisi IX pun dikondisikan supaya bersifat formalitas dan baik-baik saja.
"Kebohongan selanjutnya mereka mengatakan tertipu bahan kepada swasta, kalau memang demikian berarti tidak ada pengujian yang mereka lakukan. Mereka seperti memvikitimisasi diri sendiri seolaholah dirinya korban," paparnya.
Beberapa hari lalu dinas kesehatan DKI Jakarta menyatakan 2 korban baru, satu orang meninggal dan satu lagi dalam kondisi kritis.
Ia menilai ada dugaan pidana yakni kelalaian yang disengaja dan tercantum dalam pasal 359-360 KUHP.
"Ada kelalaian yang disengaja, 2 pihak ini harus bertanggung jawab secara pidana maupun perdata, tanggung jawab untuk membentuk satu kebijakan yang komprehensif dan holistik," pungkas Julius.
Sambung Julius, harus ada kebijakan penanganan, sampai sekarang puluhan korban menyatakan treatment nya berbeda.
"Tidak ada SOP penanganan dalam situasi kritis, dan kalau satu tahun ini berjalan, ini harus ada SOP yang rutin dan SOP yang bersifat nasional, karena ini sudah terjadi di 26 provinsi di seluruh Indonesia," tutur dia. (H-3)
Terkini Lainnya
Polemik Dokter Asing, Kemenkes Sebut Kebutuhan Spesialis masih Tinggi
Universitas Airlangga: Pemecatan Dekan FK Budi Santoso karena Kebijakan Internal
Kemenkes Nyatakan tidak Terlibat Pemberhentian Dekan Unair yang Tolak Dokter Asing
Kemenkes Tunjuk PT Bio Farma Sebagai Fasilitas Rujukan Delegasi OIC
Sukses Tangani Stunting, Pemkab Klungkung Terima Penghargaan dari Kemenkes
Tingginya Angka Bunuh Diri pada Pria: Mengapa Kesehatan Mental Pria Sering Diabaikan?
Badan POM-BRIN Kaji Pemanfaatan AI untuk Pengawasan Pangan Olahan
YLKI Sambut Aturan Baru Label Bahaya BPA, Desak BPOM Lakukan Sosialisasi
Harga Obat Mahal, 90% Bahan Baku Obat Masih Impor
Kebutuhan RUU Pengawasan Obat dan Makanan Sangat Mendesak
Tidak Setuju RUU POM, Menkes Nilai Pengawasan Obat sudah Komprehensif
Badan POM Gandeng Beauty Influencer Literasi Kosmetik Aman pada Masyarakat
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Spirit Dedikatif Petugas Haji
Arti Penting Kunjungan Grand Syaikh Al-Azhar
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap