visitaaponce.com

PEMERINTAH akan terus melakukan berbagai inovasi program dalam rangka mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem. Salah satunya adalah memotong tahapan untuk mempercepat proses penanganan kemiskinan ekstrem.

"Sekarang untuk keluarga miskin ekstrem yang belum mendapatkan BPJS langsung kita data dan datanya tidak perlu ke BPJS Kesehatan, tetapi langsung di hendle oleh Kemenko PMK sesuai dengan arahan Bapak Wakil Presiden, kita potong, ada short cut untuk penanganan ini," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy usai rapat perkembangan pelaksanaan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Istana Wakil Presiden, Rabu (24/5).

Muhadjir menngatakan Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah memberikan arahan dan persetujuan agar masyarakat dengan miskin ekstrem dapat memperoleh bantuan multi-program. Nantinya masyarakat akan dapat memperoleh bantuan dari Kemensos berupa PKH atau BPNP, serta bantuan dari dana desa, dan Bansos dari pemerintah daerah, atau bahkan dari CSR sekaligus.

“Nanti setiap masyarakat bisa memperoleh bantuan multi-program sekaligus. Bisa dari Kemensos, dana desa, pemerintah daerah, bahkan juga CSR. Sampai nominalnya sesuai dengan batas kemiskinan ekstrem yaitu 1,9 dollar per hari,” ungkap Muhadjir.

Lebih jauh, Muhadjir mengatakan saat ini berdasarkan informasi BPS per September 2022, angka kemiskinan ekstrem sudah turun menjadi 1,76 persen. "Tetapi dari Bank Dunia menyampaikan posisi kita 1,5 persen, jadi lebih rendah,” ucap Muhadjir.

Di sisi lain, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan hasil dari rapat yang diadakan cukup menggembirakan. Pasalnya upaya penurunan kemiskinan ekstrem telah mendapat pujian dari World Bank. Ma’ruf Amin berharap pada tahun 2024 kemiskinan ekstrem dapat mencapai nol persen.

Wapres berjanji akan terus mendorong perbaikan data P3KE untuk disempurnakan. Sehingga kantong-kantong kemiskinan dapat terbaca dan dapat langsung ditindaklanjuti untuk diberikan intervensi dan bantuan secara langsung. Ma’ruf Amin juga menerangkan bahwa akan ada penyesuaian anggaran-anggaran yang tersedia untuk dapat dioptimalkan agar dapat turut digunakan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem. "Karena itu akan ada pergeseran-pergeseran untuk mendukung percepatan penurunan kemiskinan ekstrem ini," ujar Ma’ruf Amin.

Selain itu, Ma’ruf Amin juga akan lebih mendorong partisipasi pemerintah daerah agar turut serta memperhatikan persoalan tersebut. Menurutnya pada hakikatnya penanganan kemiskinan juga menjadi bagian dari tanggungjawab pemerintah daerah. (RO/R-2)