Implementasi UU PKDRT dan TPKS Masih Butuh Pendalaman dan Sosialisasi
IMPLEMENTASI Undang-Undang Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) saat ini masih belum maksimal. Pasalnya, masih terdapat beberapa hambatan yang terjadi bagi aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan kedua aturan tersebut.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa masih terdapat beberapa dinamika dalam implementasi UU PKDRT dan TPKS. Dari sisi UU TPKS, meskipun sudah satu tahun disahkan, sampai saat ini belum ada aturan pelaksana.
"Sementara itu, implementasi UU PKDRT sendiri melemah dan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga justru sering menggunakan KUHP yang mengharuskan ada 2 saksi dan bukti kekerasan. Ini masih menjadi pekerjaan rumah kita semua," ungkapnya dalam Forum Diskusi Denpasar 12, Edisi ke-149 bertajuk Apa Masalah Krusial Dalam Penerapan UU PKDRT dan UU TPKS? secara virtual, Rabu (31/5).
Baca juga: Mewujudkan Pemahaman Pentingnya Asupan Gizi Seimbang bagi Keluarga Harus Konsisten
Dari dinamika tersebut, perempuan yang akrab disapa Rerie ini menambahkan bahwa masih banyak hambatan yang terjadi bagi implementasi kedua UU ini di antaranya tidak adanya aturan pelaksana, penggunaan hukum yang lain, lemahnya pemahaman substansi UU, dan relasi sosial antara pelaku dan korban.
"Hal ini lantas menimbulkan pertanyaan. Apakah ini pembiaran atau ada konstruksi dan struktur berpikir yang salah dan dipahami sehingga akhirnya implementasi UU ini sendiri menjadi lambat dan belum bisa dijalankan?," ujar Rerie.
Baca juga: Juni 2023, Aturan Turunan UU TPKS Dijanjikan Rampung
Menurutnya, perlu ditekankan bahwa kedua UU ini bukan hanya sekadar berbicara mengenai perlindungan terhadap kekerasan saja, tapi berbicara mengenai harkat dan martabat manusia yang bukan hanya diamanatkan oleh konstitusi tapi menjadi dasar yang diamanatkan dalam semua ajaran agama. (Des/Z-7)
Terkini Lainnya
19 Tahun UU PKDRT, Ribuan Kasus Kekerasan Rumah Tangga masih Terjadi
Lingkungan dan Peradilan Jadi Faktor Utama Lemahnya Penanganan KDRT di Indonesia
KPI Sebut Tayangan Sinetron Jadi Salah Satu Faktor Meningkatnya Kasus KDRT
Implementasi UU PKDRT dan TPKS Dilematis bagi Penegak Hukum
UU PKDRT dan Harapan Terhentinya Budaya Kekerasan
Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Didominasi KDRT
Pengembangan Produk Pariwisata Berkelanjutan Harus Konsisten Dilakukan
Dorong Pengembangan Kewirausahaan Topang Indonesia Menjadi Negara Maju
Peningkatan Literasi Digital Masyarakat Harus Dapat Perhatian Serius
Tingkatkan Daya Adaptasi Pendidikan Nasional terhadap Perkembangan Tantangan Global
Butuh Kerja Bersama Meningkatkan Rasio Kewirausahaan yang Signifikan
Peningkatan Indeks Kinerja Harus Dorong Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap