Anggaran Kesehatan Seharusnya Meningkat Setiap Periode
![Anggaran Kesehatan Seharusnya Meningkat Setiap Periode](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/07/a07f1d7030b60d41eb9f939f34423ff6.jpg)
ANGGOTA Komisi IX DPR Fraksi Partai NasDem Irma Suryani Chaniago menegaskan fraksinya menolak mandatory spending dalam penganggaran kali ini. Dalam pembahasannya fraksi NasDem menginginkan mandatory spending sebesar 10% dari sebelumnya 5%.
"Jadi kami maunya 10% karena ada Tap MPR yang menyatakan bahwa mandatori spending sebaiknya setiap periode naik maksimal sampai 15%. Jadi kita minta 5% jadi 10%," jelasnya, Selasa (11/7)
Dalam UU yang disepakati kali ini menurutnya tidak ada angka yang jelas dalam anggaran APBN. Sedangkan alasan pemerintah jika anggaran tersebut ditentukan besarannya maka tidak fleksibel.
Baca juga : Pemerintah Klaim Pengesahan RUU Kesehatan Mampu Menjawab Persoalan Kesehatan
"Jadi kalau kebutuhannya turun jadi tidak perlu dikasih banyak. Jadi sesuai kebutuhan daerah," ungkapnya.
Baca juga : Pemerintah Siapkan 107 Aturan Turunan Undang-Undang Kesehatan
Selama ini sambung dia anggaran sebesar 5% banyak digunakan untuk kebutuhan lain yang tidak tepat. Besaran anggaran yang diusulkan NasDem merupakan jaminan harus diberikan kepada publik untuk bisa diakses seluas-luasnya.
"Selama ini yang 5% itu digunakan bukan untuk kepentingan masyarakat saja tapi banyak dipakai untuk rapat, perjalanan dinas dan lain-lain," tegasnya.
Sementara itu dalam keterangan tertulisnya Ketua DPR Puan Maharani memastikan seluruh hak-hak bagi tenaga kesehatan (Nakes) tidak akan hilang dalam UU Kesehatan yang telah disahkan DPR.
Pengesahan Omnibus Law UU Kesehatan dilakukan dalam Rapat Paripurna (Rapur) Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 yang digelar hari ini di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7). Setiap aspirasi yang diberikan oleh pelaku pelayanan kesehatan sudah dipertimbangkan dalam butir-butir pasal yang dimuat dalam UU Kesehatan.
"Hak-hak bagi Nakes yang sebelumnya telah dicantumkan dalam UU Kesehatan tidak akan hilang dalam UU ini. Justru hak-hak bagi nakes akan ditingkatkan dalam hal pemberian kesejahteraan demi kelangsungan hidup yang lebih baik lagi," kata Puan. (Z-8)
Terkini Lainnya
Mahfud MD: Silahkan UU Kesehatan Diuji ke MK
BPJS Watch: UU Kesehatan Diskriminatif Terhadap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
Soal RUU Kesehatan: Jokowi: Ranah DPR, Kalau Cocok Kita Laksanakan
9 Undang-Undang Bakal Digusur karena RUU Kesehatan, IDI: Tidak Setuju!
Demokrasi Indonesia Mundur karena Lembaga Negara Menghalalkan Segala Cara
RUU Kesehatan Dinilai akan Mengintervensi BPJS
Pemerintah akan Jamin Ibu Korban Kekerasan hingga Pengidap HIV
DPR Sahkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, Puan: Untuk Indonesia Emas 2045
Hari Buruh, Tingkatkan Akses Laktasi Pekerja Perempuan
Hak Cuti Suami Saat Istri Melahirkan akan Pengaruhi Kesejahteraan Keluarga
Puan : RUU KIA, Negara Wajib Beri Bantuan Gizi Bagi Ibu dan Anak Tak Mampu
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Manajemen Haji dan Penguatan Kelembagaan
Integrative & Functional Medicine: Pendekatan Holistik dalam Pengobatan Kanker
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Huluisasi untuk Menyeimbangkan Riset Keanekaragaman Hayati di Indonesia
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap