visitaaponce.com

KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberikan penghargaan bagi kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, dan berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam hal pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Ketua KPAI Ai Maryati Solihah mengatakan bahwa kesejahteraan anak merupakan salah satu indikator bagi Indonesia untuk menjadi negara maju dan unggul. Maka dari itu, Indonesia harus bebas dari stuntinh, perkawinan anak, pelecehan dan kekerasan terhadap anak, serta ekploitasi anak.

“KPAI mencatat sebanyak 4.683 pengaduan pada tahun ini. Peran negara tentu harus mampu menjawab tantangan ini dan mampu merespons hal tersebut. Pelaporan masyarakat menunjukkan adanya kepercayaan publik,” ungkapnya dalam acara Anugerah KPAI 2023 di Metro TV, Jakarta, Kamis (20/7).

Baca juga : KPAI Dorong Revisi Regulasi PPDB Karena Selalu Timbulkan Polemik

Lebih lanjut, KPAI telah melaksanakan berbagai agenda strategis untuk memenuhi hak dan memberikan perlindungan kepada anak, di antaranya meningkatkan kualitas pengasuhan keluarga, menekan eksploitasi yang dilakukan secara luring dan daring, pencegahan perkawinan anak dan upaya menghapus pekerja anak.

“Sebagaimana mandat Undang-Undang, hadirnya lembaga pengawasan seperti KPAI dan KPAD bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi komitmen, diferensiasi, inovasi dan, penguatan layanan yang memberikan manfaat pada hal perlindungan anak,” kata Ai.

Baca juga : Perlindungan Anak di Tahun Politik

KPAI sendiri telah menyusun Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaporan (SIMEP) Perlindungan Anak (PA) untuk mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak. Pada tahun ini, sebanyak 65% dari 43 K/L sudah mendaftarkan diri dalam SIMEP PA. Sementara itu, 68% provinsi di Indonesia juga sudah terdaftar.

Di tempat yang sama, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan bahwa berdasarkan riset WHO, indeks perkembangan anak di seluruh dunia menempatkan Indonesia di peringkat 117 dari 180 negara.

“Indonesia tertinggal dari Singapura, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Ini berarti keluarga sebagai miniatur masyarakat dan bangsa belum sesuai harapan. Ketertinggalan ini perlu dikejar dengan komitmen semua elemen bangsa utamanya pemenuhan hak anak Indonesia,” kata Ma’ruf.

Menurutnya, Indonesia perlu memperkuat peran KPAI dalam upaya perlindungan anak seperti penanganan stunting, pelecehan seksual, penrikahan dini dan lainnya.

Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait hak anak dengan mengoptimalkan digital untuk edukasi publik. Perlu juga mendorong keterlibatan orangtua untuk melindungi anak.

Sementara itu, Menteri PPPA Bintang Puspayoga menambahkan bahwa pemenuhan hak anak perlu menjadi perhatian bersama karena anak mengisi sepertiga jumlah penduduk Indonesia.

“Betapa pentingnya berinvestasi kepada kualitas anak dengan perlindungan dari kekerasan dan perlakuan salah lainnya. Pemenuhan hak dan perlindungan anak jadi kewajiban bukan pilihan sebagaimana tertuang UUD 1945 dan peraturan lainnya,” ucap Bintang.

Dia menegaskan bahwa saat ini masih banyak isu anak yang perlu diselesaikan. Salah satunya ialah kekerasan pada anak. Lebih dari sepertiga anak laki-laki dan hampir separuh anak perempuan usia 13-17 tahun telah mengalami kekerasan.

“Tingginya kekerasan anak mengindikasikan anak Indonesia belum terlindungi. Anak masih rentan jadi target kekerasan, seluruh pihak herus lindungi anak Indonesia dari kekerasan dan diskriminasi,” tandasnya.

Perlu diketahui, dalam Anugerah KPAI 2023 ini, K/L yang mendapatkan penghargaan dengan komitmen perlindungan kepada anak ialah Kementerian Sosial, Kementerian PPPA, dan Kementerian Keuangan.

Sementara itu, provinsi yang meraih penghargaan ialah Kalimantan Selatan, Sumatra Barat, dan Jawa Tengah. Untuk kabupaten diraih oleh Kabupaten Agam Sumatra Barat, Kabupaten Muara Enim Sumatra Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan, Kabupaten Dompu NTB, dan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatra Barat. Sementara kota yang mendapatkan penghargaan ialah Yogyakarta, Mataram, dan Pariaman.

Untuk KPAD terbaik dalam pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak indonesia diraih oleh KPAD Kota Yogyakarta, Kabupaten Bogor, dan Provinsi Bali.

Selanjutnya, tokoh penggerak percepatan penurunan stunting diberikan kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin. (Z-4)