Kemenkes Dana Pemda untuk Gaji dan Insentif Dokter Spesialis Harus Dipastikan Ada
![Kemenkes: Dana Pemda untuk Gaji dan Insentif Dokter Spesialis Harus Dipastikan Ada](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/08/e314fad3c56d5ad1be79ef5334e511fe.jpeg)
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian mengkritisi oknum pejabat pemerintah daerah (pemda) yang menyalahgunakan dana insentif dokter spesialis di wilayah setempat untuk menutup utang akibat defisit anggaran daerah.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa gaji atau insentif untuk dokter spesialis harus dipastikan dan disediakan.
"Kalau misalnya itu memang dananya untuk membayar gaji atau insentif dari petugas kesehatan ya harus dibayarkan, jangan kemudian dipinjamkan untuk membayar kegiatan lainnya," ucapnya saat dihubungi pada Rabu (16/8).
Baca juga : Insentif Fiskal Beri Andil dalam Tingkatkan Kinerja Daerah
Oleh karena itu, Menteri Kesehatan mengatakan bahwa lebih baik gaji dokter spesialis difasilitasi langsung ke rekening masing-masing.
"Kan kita tahu di otonomi daerah kepalanya Mendagri, apapun juga kebijakan yang akan kita sampaikan ke provinsi dan kabupaten/kota harus melalui Kemendagri. Dalam hal ini Kemendagri mendukung inisiatif itu," ungkap Nadia.
Menurut Nadia, pemerintah daerah biasanya memberikan insentif daerah karena misalnya tenaga kesehatan ditempatkan karena dibutuhkan di daerah tersebut.
Baca juga : Pengamat Minta Kasus Perundungan Sesama Dokter tidak Digeneralisir
"Selain tentunya gaji yang sudah diberikan Kemenkes, biasanya daerah menambahkan fasilitas lainnya termasuk insentif," jelasnya.
Karena memang hal tersebut menurutnya sesuai dengan UU Otonomi Daerah dan menjadi beban pembiayaan APBD daerah masing-masing.
"Nah ternyata mungkin APBD nya entah kurang atau kemudian misalnya memang kapasitas fiskalnya terbatas atau kemudian bisa juga digunakan untuk yang lain misal pembangunan infrastruktur sesuai dengan bagaimana misalnya kebijakan dari kepala daerahnya," jelas Nadia. (Fal/Z-7)
Terkini Lainnya
BI Sumbar Dorong Peningkatan Transaksi melalui KPPD
Dana Pemda di Bank Rp192,6 Triliun Dapat Dioptimalkan
Mendagri Tito: Dana Pengawasan Pilkada di 23 Daerah Aceh belum Terealisasi
229 Ribu Guru PPPK belum Penempatan, Pemda Harus Proaktif
Kota Berpredikat Layak Anak Tak Selalu Ramah Anak
Kementerian Investasi tidak Libatkan Pemda dalam Pelaksanaan Investasi
Pj Kepala Daerah Bermain Judi Online, Mendagri: Saya akan Ganti
Mendagri Ultimatum Daerah yang Lamban Memproses NPHD
Pernyataan Mendagri yang Kritik Pj Gubernur Papua Barat Daya di Rapat Bersama DPR Dinilai tidak Elok
Mendagri Wajibkan Pj Maju Pilkada Mengundurkan Diri
Mendagri Bakal Ganti Pj yang Maju Pilkada pada Pertengahan Juli 2024
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap