visitaaponce.com

KETUA Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang harus dipersiapkan pada haji 2024 mendatang, dengan mengacu pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

"Pertama menyangkut soal biaya, saya kira ini akan menjadi diskusi yang juga tidak kalah hangat nanti dan akan direspon oleh publik," katanya saat dihubungi pada Senin (4/9).

Besaran angka biaya haji (BPIH) dan berapa pelunasan (Bipih) yang harus dibayar masyarakat ia nilai kira akan menjadi perbincangan yang serius seperti tahun kemarin.

Baca juga : Kemenag Kaji Skema Remunerasi PPIH 2024, Siapkan Petugas Khusus di Armuzna

"Saya kira perlu ada rancangan satu angka biaya yang berkeadilan khususnya bagi jemaah haji yang akan berangkat tahun ini," terangnya.

Hal tersebut, menurutnya harus dikomunikasikan dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) karena ia menduga biaya yang akan muncul untuk penyelenggaraan haji di Arab Saudi akan memgalami penyesuaian yang dalam arti mengalami kenaikan karena faktor inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dollar dan biaya-biaya di Arab Saudi termasuk biaya yang muncul di Indonesia.

Keppres haji jangan terlambat
Hal yang kedua adalah menyangkut soal pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) antara DPR dan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag).

Baca juga : Cadangan Nilai Manfaat Haji akan Habis Pada 2027. BPKH: Minus Rp535 Miliar

"Kemarin sudah bagus dari Februari sudah ada pembahasan dan harusnya sebelum Lebaran Keppresnya ditekan Presiden Jokowi, tapi entah kenapa tiba-tiba ada pembahasan yang terlewat sehingga Kemenag dan DPR harus membahas ulang," tukasnya.

Hal tersebut ternyata berdampak pada terbitnya Keppres, terbitnya Keppres ini ia menjelaskan seperti tidak biasa karena terbit setelah Idul Fitri.

"Akibat Keppres terlambat terbit, hal ini berdampak kepada pelunasan yang harus dilakukan jemaah jadwalnya sangat singkat dan terlalu terburu-buru sehingga membuat suasana yang kurang kondusif bagi jemaah," ujar dia.

Baca juga : Penentuan Biaya dan Anggaran Haji 2024 Sebaiknya Dipercepat

Hal tersebut menururnya tidak perlu terjadi di tahun berikutnya karena semenjak penutupan operasional haji, pemerintah Arab Saudi sudah menegaskan kepastian tentang jumlah kuota untuk Indonesia.

"Segala persiapan termasuk pembahasan anggaran di DPR harus dipercepat, tapi memang saya agak ragu dengan tahun-tahun besok apalagi tahun politik apakah DPR masih efektif atau berkomitmen untuk membahas haji," paparnya.

Komitmen Masapai Penerbangan haji
Kemudian yang ketiga menyangkut soal penerbangan. Penerbangan kemarin ia menegaskan bahwa sempat terjadi rescheduling dan ada jemaah yang harus ditunda padahal jemaah tersebut dijadwalkan sudah harus berangkat. Ternyata ada seat yang disediakan maskapai baik Arab Saudi Airnlines maupun Garuda ternyata berbeda dengan jemaah yang mestinya diberangkatkan

Baca juga : Kemenag: Hasil Seleksi Petugas Ibadah Haji Diumumkan 26 Februari 2024

"Ini dampaknya luar biasa, persiapan teknis panitia terhadap slot konsumsi, hotel, penginapan, transportasi tidak sederhana. Saya kira harus ada komitmen bagi penerbangan atau maskapai yang sudah dikomitmen mengangkut jemaah harus on schedule untuk pemberangkatan jemaah," tegasnya.

Terkait dengan petugas haji, hal ini harus dipersiapkan secara lebih dini. Termasuk diantaranya rekrutmen dan pelatihan untuk mereka terlebih ketika menghadapi Haji Ramah Lansia harus dipersiapkan lebih cepat.

"Dan saya kira bulan-bulan ini saya sudah melihat pengumuman rekrutmen dari Kemenag dan ini merupakan hal yang positif baik petugas di pusat maupun daerah," tandasnya. (Z-4)