visitaaponce.com

UNFPA dan BKKBN Bahas Hak Perempuan terkait Stunting

UNFPA dan BKKBN Bahas Hak Perempuan terkait Stunting
BKKBN kedatangan Country Representative Badan Dana Kependudukan PBB atau United Nations Population Fund (UNFPA) untuk Indonesia.(Dokpri.)

BADAN Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kedatangan Country Representative Badan Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atau United Nations Population Fund (UNFPA) untuk Indonesia Hasan Mohtashami bersama jajarannya pada Selasa (5/12/2023). 

"Program-program kita akan berjalan bersama. Kami sangat bangga bisa bekerja sama dengan BKKBN dan akan terus meneruskan kerja sama ini. Kita adalah teman, pertemanan antara dua institusi dan kita berharap ini akan terus berlanjut," kata Hasan Mohtasami membuka pertemuan dengan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo di ruang sekretariat stunting di kantor BKKBN pusat di Jakarta Timur.

Kerja sama BKKBN dengan UNFPA telah terjalin lama dan saling mendukung satu sama lain di antaranya pada program keluarga berencana, penurunan angka kematian ibu, penurunan angka kematian bayi, percepatan penurunan stunting, dan program lain terkait kependudukan. Hasan Mohtashami merupakan country representative untuk Indonesia yang baru menggantikan Anjali Sen.

Baca juga: Istri Capres Anies Baswedan Dialog dengan Tokoh Perempuan Jabar

Hasto menambahkan beberapa hal yang menjadi perhatian sangat penting bagi kedua institusi yaitu age spesific fertility eate (ASFR), unmet need, angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan stunting yang ternyata juga sangat berhubungan dengan keluarga berencana. "ASFR masih 26,64 per 1.000 WUS (wanita usia subur yaitu usia 15-19 tahun), targetnya kan 20. Ini salah satu permasalahannya dalam kesehatan reproduksi. Jadi sangat penting pendidikan kesehatan reproduksi, khususnya bagi remaja. Saya rasa perlu sistem informasi yang masif tentang kesehatan reproduksi di sekolah dan keluarga. Jadi kita punya 600 ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK) khusus untuk stunting, juga untuk para ibu hamil dan calon pengantin. Jadi saya kira kita butuh mendukung perempuan selama kehamilan dan nifas dan perhatian pada balita juga," kata Hasto.

Ia juga percaya bahwa penggunaan alat kontrasepsi pascamelahirkan bisa sekaligus menurunkan angka stunting. "Jadi saya kira tentang stunting, saya percaya isu perempuan sangat penting juga, karena saya pikir program keluarga berencana setelah melahirkan, pemasangan alat kontrasepsi setelah melahirkan. Kalau itu sukses, saya kira stunting juga akan sukses turun. Karena jarak kelahiran (birth to birth interval) 36 bulan jarak idealnya sehingga anak sebelumnya bisa terperhatikan dengan baik agar tidak terjadi stunting," ujar Hasto.

Baca juga: Rangkul Kaum Adat untuk Atas Stunting

Selain itu permasalahan lain yang perlu diperhatikan dalam kerja sama BKKBN dan UNFPA ke depan ialah disparitas Indeks Pembangunan Manusia di seluruh Provinsi di Indonesia yang tinggi sekali. "Penurunan stunting sangat penting karena bagi Indonesia Indeks Pembangunan Manusia lebih rendah dari Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Jadi Pak Jokowi mengingatkan saya untuk menurunkan angka stunting menjadi 14% di 2024. Ini target yang ambisius. IPM di berbagai provinsi sangat beragam. Di Indonesia Timur seperti NTT, Papua, IPM-nya 68, DKI Jakarta 81, Bali 81, saya kira disparitas ini sangat terlihat. Mungkin kolaborasi KB dengan hak perempuan untuk memilih KB sangat berpengaruh pada stunting. Semoga ke depan kita bisa berkolaborasi lebih banyak lagi," tutupnya.

Lebih jauh Hasan mengatakan bahwa kerja sama BKKBN dan UNFPA yang secara alamiah memang betul-betul sesuai dan diperlukan. Isu kependudukan sebenarnya bukan tentang angka dan jumlah anak, tetapi tentang perempuan memilih yang mereka inginkan untuk dirinya sendiri.

"Faktanya sekarang beberapa negara menua (penduduknya), fertilitas menurun, mereka sudah mulai, 'Ayo tambah anak, kamu harus kurangi anak, atau kamu harus tambah anak.' Pembicaraan ini sangat salah, karena ini pilihan para perempuan, hak para perempuan. Jika perempuan ingin punya anak 1, 2, atau 3 atau 10 anak ialah keputusan mereka sendiri. Peran kita menyediakan informasi dan pelayanan untuk para perempuan," kata Hasan.

Menurut Hasan, walaupun banyak isu penting lain yang sedang terjadi di dunia, UNFPA perlu memastikan hak-hak perempuan terealisasi dengan baik itu juga sangat penting. Namun terkadang di dunia ini perempuan sering kali terlupakan. "Yang harus saya garis bawahi juga Dokter Hasto, stunting juga penting. Saya selalu bilang, saya tidak naif, memang banyak prioritas lain di dunia ini, ada perubahan iklim, food security, kita ada perang, dan lain-lain. Stunting juga penting, vaksinasi penting, kemiskinan penting, dan seterusnya tetapi saya harap kita tidak melupakan tentang perempuan karena kadang perempuan terlupakan," jelas Hasan. (RO/Z-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Wisnu

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat