visitaaponce.com

PENYALURAN bantuan sosial (bansos) di tahun politik dipastikan memiliki efektivitasnya yang rendah rendah. Hal ini terjadi karena banyak penyimpangan, yang penting jumlah bansosnya besar, juga rentan dipolitisasi.

"Banyak studi yang mengungkapkan penyaluran bansos di tahun politik sangat berpotensi penyimpangan dari tujuan awal pengadaan bansos. Sehingga efektivitasnya sangat rendah,” ungkap Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira kepada Media Indonesia, Rabu (3/1).

Rendahnya efektivitas bansos di Inodonesia menurut Bhima juga berkaitan dengan pendataan yang tidak akurat dan tumpang tindih. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dikatakan masih belum banyak update, padahal kemiskinan merupakan hal yang dinamis. “Jadi masih banyak kejadian orang meninggal menerima bansos. Penerima bansos ganda dan lainnya. Ini membuka ruang untuk dimainkan secara politik,” kata Bhima.

Selain itu, bansos juga menjadi hal yang rawan karena pada saat penyaluran, bansos harusnya langsung ditransfer ke rekening penerima, namun masih ada yang berbentuk tunai dan seolah-olah, bansos bisa cair karena dibantu oleh politisi, caleg, timses capres dan lainnya.

“Itulah distorsi yang terjadi di lapangan sehingga masyarakat punya persepsi bansos ini adalah upaya caleg untuk berikan bantuan kepada para pemilih. Padahal uang bansos itu uang masyarakat. Jadi penyalurannya bisa dipermainkan. Korupsi paling tinggi kan juga berasal dari bansos,” lanjutnya.

Bhima menekankan bahwa di negara lain, bansos dapat berjalan secara efektif karena terdapat single identity number. Artinya satu identitas atau satu nomor induk kependudukan dapat terhubung dengan data lainnya. “Hal yang terjadi di Indonesia itu data kependudukannya belum berjalan dengan baik sehingga antara data KTP dan KK dengan data bansos kadang berbeda. Jadi perlu ada perbaikan di sini dulu,” tegas Bhima.

Di negara lain, bansos ini pengawasannya dilakukan secara berlapis. Dalam artian jika ada masyarakat yang melihat orang lain menerima bantuan ganda atau dipolitisasi, dapat dilaporkan bahkan sampai dipidanakan. “Jadi ada partisipasi publik untuk sama-sama mengawasi bansos. Di Indonesia ini masih kurang,” ucapnya.

Secara terpisah, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Teguh Dartanto menjelaskan bahwa bansos adalah salah program yang menjadi bagian dari Social Security atau Perlindungan Sosial.

Fungsi Bansos adalah untuk meringankan beban hidup dan memberikan perlindungan bagi kelompok miskin dan rentan agar tidak jatuh miskin atau semakin miskin. “Di Indonesia program bantuan sosial berupa bantuan pangan, subsidi energi, pendidikan, kesehatan, Program Keluarga Harapan. Hampir sebagian besar negara di dunia memiliki program bantuan sosial dengan berbagai bentuk,” kata Teguh.

Program Bansos di Indonesia sendiri di mulai sejak krisis 1998 dan terus dikembangkan sampai saat ini. Menurutnya, pemberian bansos masih memiliki banyak hal yang perlu disempurnakan. “Di antaranya meningkatkan ketepat sasaran penerima, strategi kelulusan dari program, pengembangan program-program baru serta mendorong sistem yang lebih adaptive dan inklusif,” pungkasnya. (H-1)