Bangun Kolaborasi Kuat antara Institusi Pendidikan dan Pemda untuk Tekan Kasus Perundungan
DORONG kolaborasi yang kuat antara lembaga pendidikan dan pemerintah daerah dalam upaya menekan kasus perundungan di lingkungan lembaga pendidikan.
"Sejumlah aturan sejatinya sudah tersedia dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan, mungkin saja belum semua lembaga pendidikan melaksanakan mekanisme yang diamanatkan aturan tersebut," kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/1).
Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat ada kenaikan jumlah kasus perundungan di sekolah sepanjang 2023. Peningkatan itu terjadi dari 21 kasus pada 2022 menjadi 30 kasus pada 2023.
Baca juga: Aduan Kekerasan Anak Naik 30% Sepanjang 2023
Sebanyak 80% dari kasus perundungan itu terjadi di satuan pendidikan di bawah kewenangan Kemendikbud Ristek. Sisanya, 20% kasus perundungan terjadi di satuan pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama.
Sementara itu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menerbitkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan atau sekolah.
Menurut Lestari pelaksanaan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 itu secara meluas di setiap institusi pendidikan harus diwujudkan.
Tentu saja, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam pelaksanaan aturan tersebut pihak sekolah harus mampu menjalin kerja sama yang baik dengan sejumlah instansi lainnya di daerah.
Baca juga: Kemendikbudristek Fokus pada Penanganan Korban dan Pelaku dalam Kasus Perundungan di Sekolah
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) atau Dinas Sosial, tambah Rerie, bisa dilibatkan dalam penanganan psikologi pelajar.
Percepatan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK) di sekolah-sekolah dan Tim Satuan Tugas di kabupaten, kota dan provinsi, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, harus segera dilakukan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap upaya untuk menekan jumlah kasus perundungan di lingkungan sekolah harus mendapat perhatian serius semua pihak, karena para tunas bangsa itu adalah harapan negeri ini dalam menjawab tantangan di masa depan. (RO/Z-6)
Terkini Lainnya
SMK Kesehatan Rajawali Parongpong Sempat Gelar Mediasi antara Pelaku dan Korban Bullying
Korban Perundungan, Siswi SMK di Bandung Barat Meninggal Dunia
9 Masalah Remaja yang Perlu Diperhatikan Orangtua
2 Pelajar SMP di Depok Aniaya Siswa SD Hingga Tak Sadarkan Diri
Ini yang Perlu Dilakukan untuk Cegah Perundungan di Sekolah
Desain Poster, Cara Asyik Kampanye Setop Perundungan dan Internet Sehat di Lembata
Pola Pikir Positif Bantu Anak Mudah Beradaptasi di Sekolah Baru
Polda Kalteng Nyatakan Satu DPO Pelaku Pencurian Alat Elektronik Sekolah
260 Orang Peserta PPDB Online Jawa Barat Digugurkan
Sekolah Peternak Domba di Kebumen
Dorong Pemda Lain Bangun Sekolah dengan Kualitas Terbaik, Heru Budi: Agar tidak Pindah Ke Jakarta
Persoalan PPDB di Yogyakarta Terjadi di Berbagai Tingkatan Sekolah
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Spirit Dedikatif Petugas Haji
Arti Penting Kunjungan Grand Syaikh Al-Azhar
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap