visitaaponce.com

ANCAMAN di sektor politik merupakan tindakan yang mengancam integrasi nasional dan menjadi suatu tantangan yang terus dihadapi Indonesia. Ancaman ini bisa timbul baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Di bidang politik, tantangan ini berperan sebagai hambatan yang perlu diatasi guna menjaga keutuhan dan kedaulatan negara.

Dalam menjaga keutuhan nasional, negara perlu bersiap menghadapi berbagai bentuk ancaman, termasuk yang berasal dari sektor politik, ekonomi, militer, dan ideologi. Ancaman politik dapat bersumber dari internal atau eksternal, menjadi aspek yang perlu mendapatkan perhatian guna mencapai integrasi nasional yang stabil.

Menurut Menteri ESDM periode 2000-2009 Purnomo Yusgiantoro, ancaman-ancaman di bidang politik menjadi dasar untuk mengambil tindakan pencegahan (deterrence) dengan mengklasifikasikannya menjadi dua kategori umum yaitu ancaman aktual (yang telah atau sedang terjadi) dan potensial (yang belum terjadi tetapi berpotensi terjadi).

Baca juga: Pengertian Demokrasi Serta Bentuk-Bentuknya dan Pentingnya Demokrasi Bagi Indonesia

Ancaman di bidang politik bukanlah suatu hal baru bagi Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 bukanlah akhir dari perjuangan bangsa. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia selalu dihadapkan pada konflik, seperti intervensi pihak asing, persaingan kekuasaan, penyelewengan jabatan, dan lain sebagainya. Fakta ini mengidentifikasi bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia tidak hanya berasal dari luar negeri, tetapi juga berasal dari dalam negeri sendiri.

Indonesia telah merdeka sejak 17 Agustus 1945. Namun hal itu bukanlah akhir dari perjuangan. Ancaman dan tantangan terhadap integrasi nasional akan terus muncul selama yang dapat diantisipasi.

Sejak awal kemerdekaan, Negara Indonesia berkomitmen mewujudkan persatuan dan menjaga kesatuan di tengah segala potensi perpecahan. Meskipun beragam, dari Sabang hingga Merauke, Indonesia tetap satu.

Baca juga: Pengertian Korupsi: Jenis, Penyebab dan Dampak

Ancaman-ancaman ini dapat muncul dalam berbagai aspek seperti ekonomi, politik, sosial budaya, ideologi, serta keamanan dan pertahanan. Ancaman di bidang politik dapat berasal dari luar maupun dalam negeri.

Mengutip buku Pendidikan Kewarganegaraan oleh Yusnawan dan Mohamad Sodeli, posisi strategis Indonesia di peta dunia menyebabkan negara ini berhadapan dengan berbagai ancaman, termasuk tekanan intimidatif, provokatif, atau blokade politik. Indonesia, sebagai negara yang menganut asas demokrasi sejak awal kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, telah menghadapi konflik dan potensi yang dapat membahayakan perkembangan dan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Yusnawan Lubis, dan Mohamad Sodeli dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2017), posisi geografis Indonesia menyebabkan negara ini berhadapan dengan berbagai ancaman, termasuk tekanan intimidatif dan provokatif, serta blokade politik. Dalam arena politik global, asas bebas aktif yang dianut oleh Indonesia sering kali menyebabkan negara ini bersinggungan dengan kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan berseberangan. Sebagai contoh, hubungan diplomatik Indonesia dengan Rusia dan Amerika, meskipun keduanya memiliki sejarah konflik.

Situasi politik dunia sering kali memberikan tekanan politik terhadap Indonesia. Pada era 1960-an, Indonesia, yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, melancarkan konfrontasi terhadap kebijakan pembentukan federasi Malaysia oleh Inggris. Soekarno melihat federasi Malaysia sebagai bentuk imperialisme baru dan potensi gangguan terhadap wilayah Indonesia.

Ancaman di bidang politik juga dapat berasal dari dalam negeri. Ancaman domestik dapat berupa penggunaan kekuatan dan mobilisasi massa untuk menggulingkan atau mengganggu pemerintahan yang sedang berkuasa.

Contoh ancaman di bidang politik

Dalam ranah politik, terdapat dua jenis ancaman. Ada ancaman di sektor politik di dalam negeri dan luar negeri.

A. Contoh ancaman di bidang politik dalam negeri.

Ancaman dari dalam negeri atau ancaman internal dapat menjadi hambatan bagi suatu negara dalam meraih tujuan nasionalnya. Sebagaimana disampaikan dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Anis dan, berikut merupakan contoh ancaman dari dalam negeri.

1. Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Salah satu ancaman yang berasal dari dalam negeri ialah penyalahgunaan wewenang di bidang politik yang melibatkan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tindakan ini merupakan kejahatan yang menggunakan kekuasaan politik untuk keuntungan pribadi.

Praktik korupsi oleh pejabat publik menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kedaulatan negara. Ironinya, ini bertentangan dengan asas demokrasi Indonesia yang menekankan penggunaan keuntungan negara untuk kepentingan masyarakat.

Ancaman politik yang pertama ialah penyalahgunaan kekuasaan di bidang politik melalui tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme demi keuntungan pribadi. Kasus korupsi yang tinggi di kalangan pejabat politik menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintahan, yang seharusnya berusaha mengoptimalkan keuntungan negara untuk kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, praktik politik nepotisme juga dapat merugikan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Hal ini mengakibatkan terpusatnya potensi daerah pada satu atau dua kelompok kekerabatan yang berpotensi membahayakan kesejahteraan masyarakat secara umum.

2. Politik SARA.

Konflik terkait suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) merupakan isu yang sangat krusial di Indonesia. Negara ini, dengan keberagaman suku dan agama yang dimilikinya, memiliki potensi konflik yang signifikan.

Pertengkaran yang terjadi tidak hanya mencuri perhatian masyarakat Indonesia tetapi juga menarik perhatian internasional. Setiap golongan yang terlibat dalam konflik cenderung mencari dukungan dan simpati dari komunitas internasional, suatu perilaku yang berpotensi menyebabkan disintegrasi nasional. 

Politik berbasis SARA merupakan ancaman serius di bidang politik. Soalnya, perbedaan identitas manusia dieksploitasi untuk menolak atau mendiskriminasi golongan lain.

Sebagai negara multietnis dan multikultural, dampak politik SARA di Indonesia dapat mengancam keutuhan negara serta mengakibatkan risiko nyawa bagi banyak orang. Pemanfaatan politik SARA yang cenderung memihak satu golongan dan mendiskriminasi yang lain hanya berdasarkan perbedaan identitas dapat memicu perpecahan yang berujung pada konflik yang berkepanjangan.

Ancaman politik SARA memiliki potensi untuk memicu konflik antarsuku, etnis, atau agama. Selain itu, politik SARA berpotensi menjadi pemicu konflik fisik dan bahkan konflik bersenjata antargolongan yang terlibat.

3. Makar.

Makar atau yang sering disebut kudeta merujuk pada tindakan pengerahan massa dengan tujuan menggulingkan atau melemahkan kekuasaan pemerintahan. Ini merupakan ancaman serius terhadap keutuhan suatu negara.

Sebagai contoh, di Indonesia pernah terjadi kasus makar yang melibatkan GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Kelompok ini melakukan serangan di Aceh dengan tujuan mencapai kemerdekaan dan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tindakan makar seperti ini memiliki potensi besar untuk mengancam kestabilan dan keutuhan suatu negara.

Contoh lain dari tindakan makar terjadi pada pembentukan PRRI Permesta dan DI/NII pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Kedua kelompok tersebut mengorganisasi dan mengerahkan massa untuk menentang dan melawan pemerintahan Indonesia yang sedang berkuasa. Tindakan makar semacam ini dapat menciptakan ketidakstabilan politik dan ancaman terhadap kedaulatan suatu negara.

B. Contoh ancaman di bidang politik luar negeri.

Ancaman terhadap disintegrasi nasional tidak hanya berasal dari dalam negeri, melainkan juga dari luar negeri. Ancaman eksternal dapat berupa hal berikut.

1. Percobaan invasi asing.

Salah satu ancaman politik dari luar negeri ialah upaya negara lain untuk memberikan tekanan politik terhadap suatu negara yang sering disebut sebagai intervensi berlebih. Upaya intervensi ini dapat mencakup intimidasi, provokasi, atau blokade politik. 

Ini menjadi tantangan signifikan dalam menjaga keutuhan NKRI. Contoh percobaan investasi asing mencakup manuver militer oleh angkatan bersenjata negara tetangga di wilayah Indonesia, penangkapan nelayan Indonesia oleh tentara Malaysia dan Australia, hukuman mati terhadap warga negara dan tenaga kerja Indonesia di negara lain, serta kedatangan imigran gelap di Indonesia.

2. Terorisme.

Terorisme melibatkan kelompok bersenjata yang melakukan tindakan teror terhadap warga suatu negara dengan tujuan menciptakan kepanikan dan menimbulkan disintegrasi nasional. Kelompok teroris sering beroperasi melalui jaringan global. 

Contoh terorisme di Indonesia ialah bom Bali pada 2002, yang melibatkan tiga ledakan dan menyebabkan 202 kematian. Sebagian besar korban ialah warga negara Australia serta 300 lainnya mengalami luka-luka.

Strategi mengatasi ancaman di bidang politik

Berikut beberapa strategi untuk mengatasi ancaman di bidang politik.

1. Pengembangan demokrasi.

Pengembangan demokrasi politik menjadi salah satu langkah untuk menghadapi ancaman di bidang politik. Demokrasi menciptakan sistem pemerintahan di mana seluruh warga memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Melalui demokrasi politik, sistem politik negara dapat menjadi lebih kuat dan mendorong partisipasi aktif warga dalam proses politik.

2. Menegakkan pemerintahan.

Menegakkan pemerintahan negara merupakan strategi penting untuk menghadapi ancaman di bidang politik. Pemerintah yang berwibawa dan bersih memiliki peran krusial dalam melayani masyarakat, membangun kepercayaan warga, dan mencegah pengaruh yang merugikan dalam menghadapi ancaman politik.

3. Memperkuat posisi Indonesia.

Ancaman politik tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Memperkuat posisi Indonesia di mata dunia, khususnya dengan berpartisipasi dalam organisasi multinasional, merupakan strategi untuk mengatasi ancaman politik yang datang dari luar.

4. Mengembangkan sistem politik nasional.

Mengatasi ancaman di bidang politik melibatkan pengembangan sistem politik nasional berdasarkan prinsip rakyat demokratis yang terbuka. Pembangunan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dapat dicapai melalui implementasi prinsip-prinsip demokratis, termasuk reformasi lembaga politik untuk memastikan fungsi dan peran yang efektif.

5. Mengaktifkan masyarakat sipil.

Melibatkan masyarakat sipil dalam arena politik dapat meningkatkan peran mereka dalam menghadapi ancaman politik. Dengan demikian, ancaman tersebut tidak akan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Partisipasi masyarakat sipil di arena politik juga membantu warga memahami berbagai kegiatan politik yang terjadi, sehingga mereka dapat memberikan dukungan yang lebih efektif. (Z-2)