Pengamat Program Makan Siang Gratis Rawan Jadi Ladang Korupsi
![Pengamat: Program Makan Siang Gratis Rawan Jadi Ladang Korupsi](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/03/1855cc7d8c784538e2b27f4fdb97a01c.jpg)
JARINGAN Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai program makan siang gratis rawan menjadi program yang akan dikorupsi. Lebih dari itu, JPPI melihat bahwa program tersebut bukanlah program prioritas di bidang pendidikan.
"Pemerintah juga perlu memikirkan ulang, apakah harus dilaksanakan secepat ini? Pemerintah jangan hanya mengejar populisme, karena terikat dengan janji-janji kampanye, tetapi harus memikirkan dampaknya dan juga mana yang seharusnya menjadi skala perioritas yang mendesak harus diatasi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan kita," kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Martaji, Senin (4/3).
Karena itu, JPPI memberikan beberapa catatan terkait program makan siang gratis. Pertama, kata Ubaid, tujuan program ini masih belum jelas. Beragam kabar yang masih simpang-siur yang diterima masyarakat. Ada yang bilang untuk pencegahan stunting, pemenuhan gizi, tambahan makan siang, dan lain sebagainya.
Baca juga : Mengalihkan Dana BOS ke Makan Siang Gratis bakal Turunkan Mutu Pendidikan
Jika untuk pencegahan stunting, menurur Ubaid, jelas program ini tidak ada manfaatnya. Jika untuk program pencegahan stunting, maka peruntukannya adalah untuk ibu hamil dan anak hingga usia 2 tahun.
"Jika untuk pemenuhan gizi, apa artinya makan siang, jika anak-anak itu berangkat sekolah dengan perut kosong tidak sarapan, lalu malamnya makan mie atau seblak? Maka makan siang untuk pemenuhan gizi ini tidak ada artinya," tegas dia.
Kedua, program tersebut berpotensi membuat biaya pendidikan tambah mahal. Jika dipaksa untuk diimplementasikan, jelas akan jadi beban anggaran dan menambah utang negara. Akibatnya, tarif biaya pendidikan kian mahal dan tak terjangkau.
Baca juga : DPR Minta Program Ambisus Makan Siang Gratis Jangan Korbankan Pendidikan
"Banyak nasyarakat menjerit soal biaya pendidikan dan belum terlaksananya program wajib belajar 12 tahun secara bebas biaya. Di sekolah negari saja masih banyak pungli, apalagi di sekolah swasta maka biaya sekolah kian tak terjangkau," ungkapnya,
Selain itu, biaya makan siang rawan bocor yang mengakibatkan banyak kepsek dan guru potensial masuk penjara. Menurut Ubaid, hingga kini sektor pendidikan maish masuk kategori 5 sektor terkorup di Indonesia. Maka, biaya makan siang yang jumlahnya sangat fantastis ini, bisa menjadi angin segar bagi para oknum di sektor pendidikan untuk melancarkan aksinya.
"Apalagi tidak jelas punya, siapa yang mengelola, siapa saja yang terlibat, bagaimana mekanisme transparansi dan akuntabilitasnya? Dana BOS saja hingga kini masih bermasalah, apalagi ditambah lagi dengan dana makan siang. Jika terlalu gegabah hanya karena pencitraan, maka akan banyak kepala sekolah dan guru yang masuk penjara," bebernya.
Baca juga : Feedback Meningkatkan Capaian Belajar Siswa
Jika dipaksakan harus ada makan siang, maka menurut dia, anggaran makan siang harus di luar anggaran pendidikan. Saat ini anggaran pendidikan, yang jumlahnya 20 persen itu, sudah sangat terbebani dengan gaji guru dan belanja operasional pegawai. Akibatnya, tidak dapat banyak dimanfaatkan untuk meningkatkan akses dan juga mendorong kualitas pendidikan lebih baik.
Lebih dari itu, ia mengimbau agar pemerintah harus mendahulukan problem perioritas, dari pada pelunasan janji kampanye demi populisme. Berdasarkan data BPS 2023, rata-rata lama sekolah nasional kita masih 8,7 tahun. Sementara dari segi kualitas, berdasarkan skor PISA 2022, kemampuan literasi-numerasi pelajar Indonesia masuk dalam kategori salah satu negara dengan skor terendah dan di bawah standar minimum rata-rata di dunia.
"Artinya, SDM Indonesia sudah sangat ketinggalan dari negara-negara luar, bahkan kita tertinggal jauh dari negara-negara tetangga. Apakah ini bisa diselesaikan dengan makan siang? Jelas tidak," pungkasnya.
Terkini Lainnya
Kemenkeu belum Bisa Pastikan Nasib Anggaran K/L Tahun Depan
Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Harus Bertahap
Kemenkeu Sudah Anggarkan Rp700 Miliar untuk PDN Tapi Masih Diretas, Dikorupsi?
Penjabat Bupati Deiyai Elimelek Minta Perangkat Kampung Pahami Regulasi Kelola Anggaran
Pemda Diharapkan Mampu Optimalisasi Belanja
Pentingnya Intervensi Dana Desa untuk Turunkan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Banyak Anak Indonesia Diterima di Universitas Kelas Dunia, Tanda Kualitas Pendidikan Nasional Terus Membaik
Pembentukan Satgas PPDB Dinilai tidak Efektif Halau Kecurangan
Kemendikbud-Ristek Upayakan Pemerataan Akses Pendidikan melalui PPDB
Banyak Penerima KJP Gagal Lolos PPDB, Pemprov DKI Jangan Lepas Tangan
Ingin Menjadi Anggota Polri? Simak Persyaratannya Berikut
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap