visitaaponce.com

KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia dan Stop TB Partnership Indonesia menghadiri pertemuan Stop TB Partnership Regional Dialogue di Filipina pada 14-15 Maret 2024. Pertemuan ini diselenggarakan untuk mendiskusikan langkah-langkah yang telah diambil dan perlu dilakukan lebih lanjut oleh negara-negara Asia Pasifik dalam mengimplementasikan komitmen eliminasi TB pada 2030.

Dalam diskusi panel antar menteri kesehatan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan beberapa pengalaman Indonesia untuk memperkuat upaya eliminasi TB pascapandemi covid-19. Upaya itu seperti digitalisasi sistem layanan TB, penguatan infrastruktur, percepatan adopsi inovasi dalam pengobatan dan diagnosis TB, serta penguatan kemitraan lintas sektor yang secara bersama-sama berbagi peran dalam mengeliminasi TB di Indonesia.

“Di Indonesia, Jaminan Kesehatan Nasional tidak akan membayar fasilitas kesehatan jika tidak memasukan data pasien ke sistem informasi tuberkulosis. Hal ini dapat membantu pendataan pasien menjadi lebih efisien,” tutur Budi dalam keterangan resmi, Minggu (17/3).

Baca juga : Dukung Penanganan Kanker, Kalbe Bangun Fasilitas Produksi Radiofarmaka Dalam Negeri

Tidak hanya itu, Budi juga menekankan tentang pentingnya vaksinasi. Menurutnya, seperti pada penyakit infeksi menular lain, kehadiran vaksin TB menjadi penentu keberhasilan eliminasi.

“Kita bisa belajar dari kasus cacar yang bisa dihapus karena vaksin. Bahkan, vaksin covid-19 bisa rampung hanya dalam waktu 22 bulan saja. Oleh karena itu, membingungkan mengapa kita tidak bisa memiliki vaksin yang lebih baik untuk TB. Ini hanya masalah komitmen untuk kita bisa menginovasikan vaksin TB,” ujar Budi.

Kemitraan di Indonesia juga diakui sebagai faktor kunci dalam percepatan eliminasi TB. “Kami percaya kerja kolaboratif akan membawa kesuksesan dalam mengakhiri TB,” kata Budi.

Baca juga : Puskesmas Diminta Fokus Pencegahan Penyakit

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes Imran Pambudi menekankan peran penting kemitraan multisektor dalam pencapaian ini.

“Mulai dari pencegahan, promosi kesehatan, sampai ke pemberian akses layanan semuanya dilakukan dengan pelibatan multisektor, sehingga Indonesia banyak menghasilkan catatan baik untuk eliminasi TB dalam beberapa waktu terakhir,” kata Imran.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena, yang juga turut hadir pada acara tersebut, membagikan praktik baik hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif di Indonesia. DPR RI bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk mengembangkan program pendidikan, khususnya tentang TB.

“Jangkauan yang ditargetkan juga penting, berfokus pada populasi rentan seperti mereka di daerah terpencil, permukiman kumuh perkotaan, penjara, dan komunitas yang terpinggirkan. Kita juga mengupayakan penyebaran pesan pencegahan dan pengobatan TB bisa efektif melalui kampanye yang melibatkan organisasi lokal dan tokoh masyarakat,” ujar Melki.  (Z-3)