visitaaponce.com

BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengintensifkan koordinasi lintas sektor untuk mempersiapkan pemasangan sistem peringan dini atau early warning system (EWS). Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi dampak bencana banjir lahar dingin pascaerupsi Gunung Marapi yang terletak di perbatasan Kabupaten Tanah Datar dan Agam, Provinsi Sumatra Barat.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati menyampaikan, peringatan dini ini merupakan bentuk komitmen pusat terhadap tiga kabupaten yang dilanda banjir lahar dingin pada 11 Mei 2024 lalu. Ketiga wilayah terdampak bencana tersebut adalah Kabupaten Padang Panjang, Agam, dan Tanah Datar.

Raditya berharap, pemerintah provinsi dan kabupaten serta partisipasi masyarakat turut andil dalam pemasangan maupun pemeliharaan instrumen peringatan dini. “Tantangan selanjutnya bagaimana sistem peringatan dini ini dapat mendorong adanya early action di tengah masyarakat,” ujar Raditya Jati dalam keterangannya, Senin (10/6).

Baca juga : Curah Hujan masih Tinggi, Modifikasi Cuaca tidak Berhenti

Pemasangan perangkat peringatan dini ini diharapkan dapat menjadi contoh kasus yang baik. Menurutnya, masyarakat setempat telah memiliki modalitas untuk memahami peringatan dini sehingga dengan adanya EWS ini mereka mampu melakukan aksi dini untuk merespons peringatan tersebut.

Sementara itu, Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB Udrekh mengatakan, pemasangan instrumen peringatan dini sangat penting untuk mengantisipasi potensi yang masih akan terjadi di wilayah terdampak saat ini. Menurutnya masih ada sekitar 700 ribu m3 material vulkanik pascaerupsi Gunung Marapi.

Sistem peringatan dini ini akan mengintegrasikan informasi cuaca, informasi aktivitas gunung api, informasi getaran dan sensor cuaca. Berbagai informasi tersebut akan memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan untuk kesiapsiagaan maupun langkah mitigasi terhadap potensi dampak bencana.

Baca juga : BNPB Ledakkan Batuan Material Sisa Banjir Lahar Gunung Marapi di Sumbar

Udrekh bersama tim dan dukungan BPBD Provinsi Sumbar akan melakukan survei sebagai langkah awal kegiatan pemasangan alat peringatan dini. Pihaknya telah mendapatkan data dan informasi spasial kondisi pascabencana lahar dingin. Ia menambahkan, ini akan membantu tim untuk menentukan titik perangkat sebagai bagian dari sistem peringatan dini.

Selanjutnya, Udrekh menekankan juga pada aspek masyarakat setempat. Sistem peringatan dini tidak sebatas pada perangkat atau fasilitas teknologi yang digunakan, tetapi juga sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat penerima manfaat.

Hal tersebut bertujuan agar warga paham dan melakukan aksi dini apabila mendengar bunyi sirine peringatan dini. Di samping itu, sosialisasi juga membuat mereka turut merawatnya sehingga keberlanjutan fungsi perangkat dapat terjaga.

Pada Senin (10/6) ini, Deputi Bidang Sistem dan Strategi dan Deputi Bidang Pencegahan BNPB akan bertemu dengan Gubernur Sumbar, khususnya menyampaikan persiapan pemasangan peringatan dini. (Ifa/P-5)