visitaaponce.com

PRESIDEN Palestina Mahmoud Abbas telah mendesak PBB untuk menangguhkan keanggotaan Israel. Keanggotaan Negeri Zionis itu boleh dipertahankan jika sudi mengakhiri agresinya terhadap warga Palestina dan menjalankan resolusi PBB terkait pendirian negara Israel dan Palestina.

Pesan itu dilontarkan Abbas selama peringatan resmi pertama pelarian ratusan ribu warga Palestina dari tempat yang sekarang menjadi wilayah Israel. Gelaran ini dilaksanakan PBB di tengah kekerasan Israel terhadap penduduk Palestina yang tiada henti sejak 75 tahun lalu.

Lebih dari 760 ribu warga Palestina melarikan diri atau diusir dari rumah mereka pada 1948 ketika negara Israel didirikan. Itu menjadi sebuah peristiwa yang oleh orang Palestina disebut Nakba atau bencana dan diperingati setiap 15 Mei.

Baca juga : Serangan Israel Tewaskan 29 Warga Palestina

Dalam pidato penuh emosi selama satu jam, Abbas bertanya kepada negara-negara di dunia mengapa lebih dari seribu resolusi yang diadopsi oleh badan-badan PBB mengenai Palestina tidak pernah dilaksanakan Israel.

Dia mengangkat sepucuk surat dari Menteri Luar Negeri Israel Moshe Sharett, setelah resolusi diadopsi pada 1947 dan 1948 yang berjanji untuk menerapkannya dan berkata "Entah mereka menghormati kewajiban ini, atau mereka berhenti menjadi anggota. Kami menuntut hari ini secara resmi, sesuai dengan hukum internasional dan resolusi internasional, untuk memastikan bahwa Israel menghormati resolusi ini atau menangguhkan keanggotaan Israel di PBB,” kata Abbas dalam pidatonya.

Baca juga : Setahun Berlalu, Tak Ada Keadilan untuk Jurnalis Shireen Abu Akleh yang Dibunuh Israel

Abbas menuduh Israel tidak pernah memenuhi kewajibannya dan prasyarat untuk keanggotaannya di PBB. Presiden Palestina itu menghitung sekitar seribu resolusi yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan dan Dewan Hak Asasi Manusia terkait dengan Israel.

“Sampai saat ini, belum ada satu pun resolusi yang dilaksanakan,” ujarnya.

Abbas menambahkan bahwa Nakba tidak dimulai pada 1948 dan tidak berhenti setelah tanggal tersebut. “Israel, kekuatan pendudukan, melanjutkan pendudukannya dan agresinya terhadap rakyat Palestina dan terus menolak Nakba ini dan menolak resolusi internasional mengenai kembalinya pengungsi Palestina ke tanah air mereka,” katanya.

Peringatan Nakba

Terdapat 5,9 juta pengungsi Palestina yang tinggal di Tepi Barat yang diduduki, Jalur Gaza, Yordania, Lebanon dan Suriah, menurut PBB. PBB memperingati Nakba di markas besarnya di New York City tahun ini untuk pertama kalinya setelah sebuah resolusi disahkan pada November.

Negara-negara anggota PBB menyatakan dukungan untuk rakyat Palestina dan perjuangan mereka di media sosial. Perwakilan Israel untuk PBB, Gilad Erdan, mencap acara itu sangat tercela dan menulis surat kepada duta besar lainnya mendesak mereka untuk tidak hadir.

Menurut Kementerian Luar Negeri Israel, 32 negara, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Ukraina, dan 10 dari Uni Eropa, tidak hadir di acara tersebut. Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk urusan politik dan pembangunan perdamaian, Rosemary DiCarlo, menegaskan kembali posisi yang jelas PBB bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina harus diakhiri karena itu ilegal berdasarkan hukum internasional.

Abbas juga mengatakan bahwa hak paling penting yang dituntut warga Palestina saat ini adalah penentuan nasib sendiri berdasarkan perbatasan Juni 1967. Abbas menambahkan bahwa warga Palestina tidak menentang Yahudi.

"Tetapi saya menentang mereka yang menduduki tanah kami," tegasnya.

Dia mengatakan Israel harus mengakui dan meminta maaf atas Nakba dan membayar kompensasi kepada para pengungsi dan untuk tanah yang sekarang didudukinya. Dan dia mengatakan bahwa jika akar permasalahan ini tidak diatasi, Palestina akan terus melakukan tindakan hukum, terutama di Pengadilan Kriminal Internasional, yang disambut tepuk tangan meriah dari banyak orang di ruang konferensi PBB.

Israel tetap menentang. "Kami akan melawan kebohongan 'Nakba' dengan kekuatan penuh dan kami tidak akan membiarkan Palestina terus menyebarkan kebohongan dan memutarbalikkan sejarah," kata Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen dalam sebuah pernyataan. (Aljazeera/Fer/Z-4)