visitaaponce.com

Demo di Niger Mendekati Batas Waktu Dekat untuk Kepergian Prancis

Demo di Niger Mendekati Batas Waktu Dekat untuk Kepergian Prancis
Ribuan demonstran beraksi jelang batas waktu yang diberikan kepada duta besar Prancis untuk meninggalkan Niger.(AFP)

RIBUAN orang melakukan demonstras di Niger sebagai dukungan terhadap kudeta bulan lalu, Minggu.  Aksi itu beberapa jam sebelum batas waktu yang diberikan kepada duta besar Prancis untuk meninggalkan negeri itu.

Para demonstran berkumpul di dekat pangkalan militer Prancis di ibu kota Niamey, sebagian melambai-lambaikan bendera Niger atau Rusia, sementara yang lain membawa spanduk yang menuntut kepergian pasukan Prancis.

Negara bekas kolonial, Prancis, masih memiliki 1.500 tentara yang bermarkas di Niger. Mereka membantu Presiden yang digulingkan, Mohamed Bazoum, dalam melawan pasukan jihadis yang aktif di sana, sebelum para perwira militer menggulingkannya dalam kudeta pada 26 Juli.

Baca juga: Waspada Serangan ECOWAS, Niger Siaga Maksimum Militer

Dewan Nasional untuk Keamanan Tanah Air (CNSP) yang dipimpin Jenderal Abdourahamane Tiani telah menahan Bazoum dan stafnya di istana presiden.

Demonstrasi dimulai pada saat fajar di lingkungan perempatan di dekat bandara Niamey, di pangkalan udara Niger tempat pasukan Prancis ditempatkan. Aksi itu karena para demonstran merespons seruan dari organisasi yang mendukung pemerintahan baru negara itu.

Baca juga: Prancis Akan Melarang Mengenakan Abaya di Sekolah

"Kami tidak ingin pasukan militer Prancis di Niger," kata seorang demonstran, Abou Kountche. "Biarkan orang Prancis pergi."

"Orang Prancis mengatakan Niger adalah negara miskin, tetapi saat kami meminta mereka pulang, mereka menolak," kata pemilik restoran Adama Assane.

Pada Jumat, Kementerian Luar Negeri Niger mengumumkan duta besar Prancis, Sylvain Itte, memiliki waktu 48 jam untuk pergi. Pasalnya ia menolak untuk bertemu dengan penguasa baru dan merujuk kepada tindakan pemerintah Prancis yang bertentangan dengan kepentingan Niger.

Paris menolak tuntutan tersebut dan mengatakan para pemberontak tidak memiliki kewenangan untuk membuat permintaan ini. Prancis bersikeras pemerintahan Bazoum yang telah mereka gulingkan tetap menjadi otoritas yang sah.

Pada Sabtu, sekitar 20.000 orang melakukan rapat di stadion Senyi Kountche untuk mendukung penguasa militer baru negara tersebut dan menuntut penarikan pasukan Prancis. (AFP/Z-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Thalatie Yani

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat