visitaaponce.com

SEJUMLAH lembaga think tank menilai para pemimpin negara anggota G20 tidak ambisius untuk mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. 

Senior policy advisor International Institute for Sustainable Development (IISD) Shruti Sharma mengatakan, sejak deklarasi kesepakatan bersama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada November 2022 sampai deklarasi KTT G20 di India pada bulan ini, kelompok negara tersebut tidak serius berkomitmen beralih ke energi baru terbarukan.

Menrutnya, selama 15 tahun terakhir, pemimpin G20 terus mengulang komitmen untuk reformasi subsidi fosil, tetapi dianggap gagal menghasilkan kemajuan terkait transparansi, jadwal, dan komitmen mengurangi subsidi energi fosil. 

Baca juga : Lula Jamin Keamanan Putin, Tidak akan Ditangkap Jika Hadiri Pertemuan G20 di Brasil 

Dalam data IISD, lembaga think tank asal Kanada itu mencatat, anggaran publik untuk penggunaan energi fosil negara G20 tembus US$ 1,4 triliun di 2022.

“Ketiadaan batas waktu yang jelas untuk mengakhiri subsidi bahan bakar fosil, mengurangi akuntabilitas dan keseriusan negara G20 untuk mewujudkan komitmen mengakhiri dukungan energi fosil," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (12/9).

Baca juga : Jokowi Bertemu PM Belanda Mark Rutte Bahas Teknologi Rendah Karbon

Presidensi G20 India menghasilkan sejumlah kesepakatan antara lain sepakat untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan global sebanyak tiga kali lipat menjadi 11.000 gigawatt (GW) di 2030 guna membatasi pemanasan global hingga 1,5°C.

Kemudian, memfasilitasi pendanaan rendah biaya untuk mendorong teknologi bersih dan berkelanjutan, serta mengurangi penggunaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara sesuai kondisi masing-masing negara. Diperkirakan pembiayaan semua kebutuhan itu mencapai US$4 triliun di 2030.

Policy and Campaigns 350.org, sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan internasional yang menangani krisis iklim juga berpandangan kesepakatan G20 di India tidak cukup untuk mengakhiri ketergantungan pada energi fosil tanpa ada realisasi pendanaan dari negara maju.

"Negara-negara kaya harus bertanggung jawab dan menyediakan pendanaan untuk mencapai komitmen peningkatan energi terbarukan hingga tiga kali lipat di 2030," ungkap associate director of Policy and Campaigns 350.org Andreas Sieber.

"Namun, G20 juga gagal menyebutkan apapun terkait pengakhiran fosil, bahkan batu bara. Ini sinyal buruk bagi dunia," tambahnya.

Direktur Asia Selatan Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) Vibhuti Garg menuturkan, meski kesepakatan KTT G20 di India itu menyatakan perlu meningkatkan energi baru terbarukan hingga tiga kali lipat, tapi hal itu dianggap hanya sebatas wacana tanpa ada komitmen serius dari negara-negara kelompok tersebut.

"Mereka hanya bakal memfasilitasi dan bukan komitmen untuk mencapai target tersebut," tudingnya. (Z-5)