visitaaponce.com

PRESIDEN Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, mendorong dunia bertindak dengan cepat terkait Haiti, dalam sebuah pertemuan di Kepulauan Karibia di mana kesepakatan politik diumumkan sebagai kemungkinan jalan keluar bagi negara yang dilanda krisis.

Haiti, negara termiskin di belahan barat, telah dalam kekacauan selama bertahun-tahun dengan geng bersenjata menguasai sebagian negara dan melepaskan kekerasan brutal yang telah merusak ekonomi dan sistem kesehatan publiknya.

Dalam beberapa minggu terakhir, negara tersebut juga dilanda kerusuhan massal ketika ribuan orang turun ke jalan untuk menuntut agar Perdana Menteri Ariel Henry mundur sesuai dengan kesepakatan politik yang disepakati pada Desember 2022.

Baca juga : Zelensky Minta Dunia Menentang Genosida Rusia

"Di Haiti, kita perlu bertindak cepat untuk meringankan penderitaan sebuah populasi yang terbelah oleh tragedi," ujar Lula dalam pidato di KTT Komunitas Karibia (CARICOM) di Georgetown, Guyana.

Pada Selasa, PBB meluncurkan sebuah seruan untuk mengumpulkan US$674 juta untuk proyek kemanusiaan di Haiti, di mana 45% dari populasi sekarang mengalami ketidakamanan pangan.

Pada Januari, lebih dari 1.100 orang tewas, terluka, atau diculik, menurut PBB.

Baca juga : Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva Ulangi Pernyataan Israel Lakukan Genosida di Gaza

Pada Rabu, Perdana Menteri Antigua dan Barbuda, Gaston Browne, mengatakan kepada wartawan "kami telah membuat banyak kemajuan" dalam pembicaraan di KTT CARICOM, dan Henry "berkomitmen untuk bertindak sebagai penengah yang jujur dan berbagi kekuasaan."

Menurut kesepakatan yang dicapai pada Desember 2022, lebih dari satu tahun setelah pembunuhan Presiden Jovenel Moise, Haiti seharusnya mengadakan pemilihan dan Henry menyerahkan kekuasaan kepada pejabat yang baru terpilih pada 7 Februari 2024.

Namun, ia tetap berkuasa, dan seorang ajudan mengatakan perdana menteri bermaksud membentuk pemerintahan persatuan nasional.

Baca juga : PBB Ingatkan Ledakan Kematian Anak Gaza karena Bencana Kelaparan

Browne mengatakan pengaturan berbagi kekuasaan dapat diberlakukan "dalam waktu singkat."

Namun, ini bukan kali pertama Henry membuat janji serupa. Kali terakhir adalah pada 1 Januari, dalam pidato untuk memperingati ulang tahun kemerdekaan ke-220 Haiti.

Ketika ditanya tentang tanggal pemilihan, Browne mengatakan itu bisa ditetapkan "mungkin dalam 12 bulan ke depan."

Baca juga : Lula dan Blinken Bertemu, Setelah Brasil Sebut Israel Lakukan Holocaust di Gaza

Kewajiban Moral

Haiti, sebuah negara dengan sekitar 12 juta penduduk, tidak pernah melakukan pemilihan sejak tahun 2016.

Di KTT Karibia, yang berakhir pada Rabu, diumumkan Benin sedang mempertimbangkan kontribusi pasukan sekitar 2.000 orang untuk misi keamanan PBB di Haiti.

Kenya telah setuju untuk memimpin misi tersebut, tetapi telah terhambat selama berbulan-bulan karena masalah logistik, tantangan hukum di Nairobi, dan kekurangan pendanaan.

Baca juga : Konflik Brasil-Israel Memanas, Lula Dinyatakan Persona Non Grata

Browne mengatakan CARICOM mengharapkan kontribusi lebih besar dari kekuatan Barat, terutama mantan penguasa kolonialnya, Prancis.

"Setidaknya ada... kewajiban moral untuk memberikan kepemimpinan dalam menyelesaikan masalah ini dan tidak memiliki, katakanlah, kelompok negara berkembang menanggung semua pengorbanan kehilangan nyawa," katanya.

"Saya pikir Prancis, lebih dari negara lainnya, memiliki kewajiban untuk membantu mengembalikan perdamaian dan stabilitas di Haiti," tambah Browne. (AFP/Z-3)