Prancis Sahkan Aborsi Jadi Hak Konstitusional
![Prancis Sahkan Aborsi Jadi Hak Konstitusional](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/03/d94e4bba80e58da52b25381fc8a64dee.jpg)
PRANCIS memasukkan hak aborsi ke dalam konstitusinya. Kelompok hak asasi perempuan mengapresiasinya namun dikritik keras oleh kelompok anti-aborsi.
Hak aborsi lebih diterima secara luas di Prancis dibandingkan di Amerika Serikat (AS) dan banyak negara lainnya. Jajak pendapat menunjukkan sekitar 80% masyarakat Prancis mendukung fakta bahwa aborsi adalah legal.
“Kami mengirimkan pesan kepada semua perempuan, tubuh Anda adalah milik Anda dan tidak ada seorang pun yang dapat mengambil keputusan untuk Anda,” kata Perdana Menteri Gabriel Attal kepada anggota parlemen dan senator yang berkumpul di kongres menjelang pemungutan suara hak itu di Istana Versailles, Prancis.
Baca juga : 28 Ekstremis Israel Dilarang Masuk Prancis karena Kejahatan HAM di Tepi Barat
Perempuan memiliki hak legal untuk melakukan aborsi di Prancis sejak undang-undang 1974 yang banyak dikritik keras pada saat itu. Namun keputusan Mahkamah Agung AS pada 2022 untuk membatalkan keputusan Roe v. Wade yang mengakui hak konstitusional perempuan untuk melakukan aborsi.
Para aktivis hak asasi perempuan mendorong Prancis menjadi negara pertama yang secara eksplisit melindungi hak tersebut dalam hukum dasar. “Hak (untuk aborsi) telah dicabut di AS. Jadi tidak ada yang memberi wewenang kepada kami untuk berpikir bahwa Prancis dikecualikan dari risiko ini,” kata anggota kelompok hak asasi manusia Fondation des Femmes Laura Slimani.
“Ada banyak emosi, sebagai aktivis feminis, juga sebagai perempuan,” kata Slimani.
Baca juga : 6.000 Bom Israel di Palestina 6 Hari, Setara dengan Setahun Bom AS di Afghanistan
Pemungutan suara hak itu dilakukan pada Senin (4/3), dengan mengabadikan dalam Pasal 34 konstitusi Prancis. Pasal itu berbunyi undang-undang menentukan kondisi seorang perempuan mempunyai jaminan kebebasan untuk melakukan aborsi.
“Prancis berada di garis depan,” kata Ketua Majelis Rendah Parlemen Yael Braun-Pivet, dari partai berhaluan tengah yang dipimpin Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Namun langkah tersebut tidak lepas dari kritik. Pemimpin sayap kanan Marine Le Pen mengatakan Macron menggunakannya untuk mendapatkan poin politik, karena besarnya dukungan terhadap hak aborsi di negara tersebut.
Baca juga : AS Tekan Taliban Jika Lakukan Pembatasan terhadap Hak Perempuan
“Kami akan memilih untuk memasukkannya ke dalam Konstitusi karena kami tidak punya masalah dengan hal itu,” kata Le Pen kepada wartawan menjelang pemungutan suara di Versailles.
Ia menambahkan terlalu berlebihan untuk menyebutnya sebagai langkah bersejarah. Sementara Presiden Asosiasi Keluarga Katolik Pascale Moriniere menyebut tindakan tersebut sebagai kekalahan bagi para aktivis anti-aborsi.
“Ini (juga) merupakan kekalahan bagi perempuan dan tentu saja, bagi semua anak-anak yang tidak dapat melihat hari ini," katanya.
Moriniere mengatakan tidak perlu menambahkan hak aborsi ke dalam konstitusi. "Kami mengimpor debat yang bukan bahasa Prancis, karena AS adalah negara pertama yang menghapus debat tersebut dari undang-undang dengan pencabutan Roe v. Wade. Ada efek kepanikan dari gerakan feminis yang ingin mengukir hal ini di atas marmer konstitusi," pungkasnya. (France24/Z-3)
Terkini Lainnya
Mahkamah Agung AS Menolak Pembatasan Akses Pil Aborsi Mifepristone
Mahkamah Agung AS Terbagi dalam Kasus Larangan Aborsi Idaho
Upaya Aborsi, Wanita Hamil yang Tewas di Ruko Ternyata Bersuami, Baru 4 Hari Tiba di Jakarta
Honduras Dilaporkan ke PBB karena Larangan Aborsi
Pengadilan Agung Florida Memungkinkan Amendemen Hak Aborsi
Donald Trump Dukung Larangan Aborsi setelah Sejumlah Minggu
Ditjen HAM Kawal Proses Hukum Kasus 18 Remaja yang Dianiaya Polisi di Sumbar
Laporan Dewan HAM PBB Berpotensi Digunakan ICC dan ICJ dalam Kasus Israel dan Gaza
Penyelidikan PBB Menuduh Israel dan Hamas Lakukan Kejahatan Perang dan Kemanusiaan
Prodi HI UKI Bersama DPR RI Diskusikan Aturan Intelijen di Indonesia
Asisten Sekjen PDIP Diperiksa KPK, Digeledah hingga Dihujani Pertanyaan
Wapres Ingatkan Penegakan Hukum di Papua tidak Ciderai HAM
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap