visitaaponce.com

DPRD Minta Anggaran LRT Sebesar Rp4,4 Triliun Dibahas Lebih Lanjut

DPRD Minta Anggaran LRT Sebesar Rp4,4 Triliun Dibahas Lebih Lanjut
LRT Jakarta melintas di Stasiun Velodrome(MI/Adam Dwi)

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta setuju menganggarkan dana Rp4,4 triliun untuk pembangunan lintas raya terpadu (LRT) Jakarta Fase 1B rute Velodrome-Manggarai.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail mengatakan perlu pembahasan khusus mengenai penganggaran proyek tersebut.

Informasi tersebut terungkap di dalam rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta pada Selasa (8/5).

Baca juga : Disubsidi, Tarif Awal LRT Jabodebek akan di Bawah Rp12 Ribu

Rp916 miliar merupakan dana dana APBD 2023, lalu ada rencana penambahan dalam APBD-Perubahan (APBD-P) 2023 sebanyak Rp1,5 triliun. Adapun di APBD 2024 muncul mata anggaran sekitar Rp2 triliun.

"Kita tidak menerima informasinya secara langsung, tapi memang pernah disampaikan di awal dari total nilai investasi sekitar Rp4,4 triliun akan di-splitting dalam beberapa tahun," kata Ismail kepada wartawan di Jakarta, Jumat (12/5).

Baca juga : Dari Kritikus Kini jadi Komsaris LRT Jakarta, Azas Tigor : Bukan Karena Saya Berisik

Ismail menuturkan, ada sisi positif dari anggaran fantastis tersebut. Politikus PKS tersebut menilai, hal itu merupakan bentuk dukungan Pemprov DKI terhadap pembangunan transportasi publik sepanjang 6,4 kilometer (km) yang berfungsi mengatasi masalah kemacetan di Ibu Kota.

"Kalau dilihat dari sisi positifnya ini sebagai bukti dukungan penuh ya untuk memprioritaskan LRT Velodrome-Manggarai ini bisa terwujud dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Tapi dari sisi penganggaran, harus ada pembahasan khusus ya," tutur Ismail.

Di sisi lain, dengan besarnya anggaran yang dibutuhkan, dia berpendapat agar dananya tidak keseluruhan berasal dari APBD.

"Dibutuhkannya anggaran tersebut itu kan tidak serta merta harus 100 persen dari PMD (penyertaan modal daerah). Kita juga akan mewacanakan financial blending jadi pendanaan campuran gitu, ini kan sesuatu yang bisa dikaji juga sehingga tidak menjadi beban APBD juga," jelas Ismail. (Z-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Ghani Nurcahyadi

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat