visitaaponce.com

SMP Negeri di Kota Depok, Jawa Barat masih menerima murid di hari kelima sekolah, Jumat (21/7). Padahal, jadwal penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk SMP Negeri telah selesai Rabu (14/7).

Hal ini terungkap dari masih adanya siswa yang mendaftar di 34 SMP Negeri.

"Itu titipan anggota dewan (DPRD), kami tidak bisa tolak, " kata panitia PPDB SMPN 7 Kota Depok yang tidak bersedia disebutkan namanya, Jumat (21/7).

Baca juga: Kisruh PPDB, Kemendikbud-Ristek Didesak Segera Bentuk Satgas

Siswa yang bersangkutan tidak mau sekolah di SMP swasta.

"Sebenarnya panitia PPDB sudah tidak mau lagi menerima tapi karena yang bawa anggota DPRD mau bagaimana lagi, kalau nanti ditolak bisa ramai, " katanya.

Baca juga: Kisruh PPDB, Presiden Jokowi Minta Anak Harus Tetap Sekolah

Ia mengatakan sebenarnya pihak sekolah sudah berkomitmen terkait jadwal PPDB. Ketika (PPDB) sudah ditutup tak boleh lagi menerima siswa baru, komitmen dan integritasnya demikian, " katanya.

Terlebih SMPN 7 Kota Depok sudah kelebihan kapasitas. Saat ini siswa titipan di SMPN 7 telah 283 orang dan siswa reguler PPDB 320 orang. 

" Kalau dijumlah sudah 603 orang), satu-satunya solusi siswa dalam satu kelas menjadi 60 orang, " katanya.

Persoalan siswa titipan, kata dia merata di 34 SMPN di Kota Depok. Umumnya yang bawa titipan anggota DPRD, wartawan, LSM, ASN, dan pejabat daerah.

Tahun ini, kata dia siswa titipan anggota DPRD membludak, lebih banyak dari tahun-tahun yang lalu.

"Ada satu anggota DPRD Kota Depok yang menitipkan 40 siswa ke SMPN 7. DPRD yang lain-lainnya juga menitipkan 20-30 siswa. Kami sangat kewalahan.Belum termasuk wartawan, LSM, ASN, dan pejabat menitip, " ucapnya.

Ia mengaku akan siap membuka data siswa titipan termasuk anggota DPRD penitip siswa. 

"Jika hal ini diusut pihak terkait saya bersedia memberikan keterangan," paparnya.

Di Kota Depok ada 34 SMP Negeri, semua sekolah tersebut dapat siswa titipan anggota DPRD, wartawan, LSM, ASN, Pejabat daerah. 

"Saya heran di tahun politik ini justru banyak titipan anggota dewan," bebernya.

Bahtiar Simanjuntak dari LSM Pendidikan Kota Depok mengingatkan, Dinas Pendidikan harus memperhatikan psikologis anak. Seharusnya, siswa tak diombang-ambingkan ketika mereka memulai mempersiapkan tahun ajaran baru yang kini telah dimulai. Ia meminta Dinas Pendidikan Kota Depok agar masalah siswa titipan tersebut dihentikan.

"Saya mohon dihentikan. Kita harus sama-sama berkomitmen. Kasihan anaknya. Dia harus dilempar sana-sini," katanya.

Apalagi, dari 34 sekolah negeri di Kota Depok, semuanya terisi. Hingga hari pertama sekolah dimulai, tingkat keterisian sekolah negeri di Kota Depok sudah diatas angka 100 persen atau 18.000.

Padahal, daya tampung SMP negeri di Kota Depok hanya sekitar 11 ribu. 

"Saya minta political will dari Dinas Pendidikan Kota Depok. Sekali lagi, ini demi sistem pendidikan yang berkeadilan," katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Hj. Siti Chaerijah Aurijah beberapa kali ditelpon tak mau angkat dan membalas pesan via aplikasi perpesanan whatsapp. (KG/Z-7