Diprotes Publik karena tidak Layak, PMT di Depok Dihentikan Sementara
![Diprotes Publik karena tidak Layak, PMT di Depok Dihentikan Sementara](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/11/0e55ceb781739b1496676bbbc6a043fa.jpg)
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok menghentikan sementara program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ribuan balita. Penghentian tersebut dilakukan menyusul banyaknya kritik terkait PMT yang dibagikan kepada masyarakat dianggap tidak layak.
"Dihentikan selama tiga hari dari 24-26 November 2023," kata Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Depok Mary Liziawati, Minggu (26/11).
Ia mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi dengan melibatkan puskesmas, dan pihak-pihak terkait lainnya.
Baca juga: Viral Menu Cegah Stunting Tak Layak di Depok, Menko PMK: Jangan Main-main Soal Anggaran PMT!
“Selama penghentian tersebut, kami akan evaluasi. Kami lakukan pemantauan kenaikan berat badan balita sasaran, penguatan sosialisasi kepada masyarakat dan kader serta tetap melakukan edukasi Gizi Seimbang dan Pemberian Makan bagi Anak dan Balita (PMBA) kepada pengasuh atau ibu balita,” imbuhnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Dinas Kesehatan Kota Depok hanya memberikan menu makanan berupa kuah sup, tahu dan sawi dalam program PMT untuk balita. Menu tersebut dianggap tidak layak karena pemda setempat memperoleh dana penanganan stunting hingga Rp4,4 miliar.
Baca juga: Kejaksaan Negeri Depok Belum Usut Dugaan Korupsi Dana Stunting dan PTM
Salah satu juru masak di Puskesmas Sukamaju Baru, Tapos, mengatakan menu yang diberikan kepada anak balita mengalami potongan biaya Rp10 ribu per porsi. Pihak katering hanya mendapat Rp8 ribu per porsi dari harga semestinya, yakni Rp18 ribu per porsi.
Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Golkar, Nurhasim, mengatakan Dinkes dan Puskesmas harus mempertanggungjawabkan dana APBN untuk peningkatan gizi dan mengatasi stunting ribuan balita. Ia juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaudit dana yang digunakan untuk PMT di Depok.
"Penegak hukum harus turun dan periksa pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan anggaran tersebut, periksa dari tingkat bawah sampai atas," tandas Nurhasim. (Z-11)
Terkini Lainnya
42 Balita Diduga Keracunan Makanan Tambahan di Pamboang Majene Sulbar
Pengusutan Korupsi Makanan Penurunan Stunting di Depok Dihentikan, Apa Alasannya?
Jaksa Pelajari Korupsi Dana Stunting Rp4,9 Miliar di Dinkes Depok
Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Belum Cukup Atasi Anak Stunting
Terindikasi Dikorupsi, DPRD Depok Minta KPK Usut Soal Dana PTM dan Stunting
Susu Bantuan Stunting Dijual di Medsos, Dinkes Tasikmalaya Telusuri Pelakunya
Sukses Tangani Stunting, Pemkab Klungkung Terima Penghargaan dari Kemenkes
5,8 Juta Balita Alami Masalah Gizi
Pemkot Bandung Targetkan Angka Tengkes 14% Tahun ini
Kolaborasi Turunkan Angka Stunting lewat 100 Hari Pendampingan Gizi
Pemerintah Perlu Ambil Peran untuk Ciptakan Keluarga yang Positif
Pj Gubernur Jateng: Keluarga Berkualitas Berperan Penting Dalam Pembangunan Bangsa
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap