Dinas SDA DKI Anggarkan Rp2 Triliun untuk Cegah Banjir Tahun Depan

DINAS Sumber Daya Air DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp2 triliun pada APBD 2024 untuk mengendalikan banjir. Pelaksana Tugas Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum mengatakan, anggaran tersebut diantaranya akan digunakan untuk pembangunan waduk.

"Diantaranya untuk pembangunan waduk ya. Waduk itu untuk mengurangi tinggi genangan," kata Ika saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (10/12).

Pembangunan waduk antara lain dilakukan di Kampung Dukuh (Kelurahan Dukuh, Jakarta Timur), Situ Munjul (Kelurahan Munjul, Jakarta Timur), dan beberapa penyelesaian waduk di beberapa lokasi.

"Selain itu anggaran itu juga untuk membangun rumah pompa, operasional BBM alat berat yang digunakan untuk pengerukan lumpur di waduk, situ, dan kali," jelas Ika.

Pembangunan rumah pompa tahun depan dilakukan di KBN (Jakarta Utara), IKPN (Jakarta Selatan), Greenville (Jakarta Barat), dan Cempaka Putih (Jakarta Pusat).

Selain itu, program pengerukan lumpur dan revitalisasi saluran juga terus dilanjutkan tahun depan.

Waspada Banjir Saat Pemilu

Jajaran Dinas SDA DKI Jakarta juga mewaspadai adanya tempat pemungutan suara (TPS) yang berada di wilayah rawan banjir. Terlebih lagi, Pemilu 2024 yang dilaksanakan serentak dengan Pemilihan Presiden juga dilaksanakan tepat saat puncak musim hujan. Sebagaimana diprediksi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa puncak musim hujan di Pulau Jawa akan terjadi pada Februari mendatang.

Di Jakarta total 30.766 TPS. KPU DKI telah memetakan sebanyak 2.841 TPS yang masuk ke dalam lokasi rawan banjir.

"Ya kami terus memonitor wilayah-wilayah rawan banjir. Pengerukan lumpur dan revitalisasi saluran terus dilakukan. Pompa-pompa juga sudah stand by semuanya," terang Ika.

Dihubungi terpisah, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan akan kembali memetakan titik-titik TPS di wilayah rawan banjir yang sudah diinformasikan oleh KPU DKI.

Lebih lanjut Isnawa menambahkan agar wilayah-wilayah lainnya di seluruh Indonesia dapat mempertimbangkan situasi kebencanaan dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024.

Selain itu, ia juga akan melakukan pertemuan lebih lanjut dengan KPU DKI untuk membahas strategi dan skenario darurat dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara, hingga penyiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang dapat mendukung penyelenggaraan pemilu.

"Pertemuan KPU DKI dengan BPBD masih baru mensinkronkan antara data KPU dan BPBD. Bisa saja lokasi TPS yang diprediksi rawan banjir setelah dicek masih aman atau sebaliknya," tukas Isnawa.

(Z-9)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Putri Rosmalia

visitaaponce.com