Penambahan Jabatan Presiden Bertentangan dengan Prinsip Demokrasi
![Penambahan Jabatan Presiden Bertentangan dengan Prinsip Demokrasi](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2021/09/232d3aeccd85466ff85362b12a2516ff.jpg)
WACANA amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mendapat penolakan
dari sejumlah kalangan. Salah satunya Ikatan Cendikiawan Muslim
Indonesia (ICMI) Orwil Jawa Barat yang meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana itu.
Ketua ICMI Orwil Jawa Barat, Najib, mengatakan, penolakannya seiring
dengan kondisi perekonomian masyarakat yang sedang menurun akibat
pandemi virus korona. "Seharusnya saat ini berpikir bagaimana memulihkan perekonomian masyarakat," katanya, Minggu (26/9).
Dia menjelaskan, saat ini bermunculan wacana di tingkat nasional terkait amandemen UUD 1945. Seperti halnya menghidupkan kembali GBHN atau yang kini menjadi Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN), penguatan wewenang DPD RI, hingga masa jabatan presiden tiga periode.
Menurutnya menghidupkan PPHN dan penguatan wewenang DPD RI memang cukup
strategis, namun demikian hal tersebut bisa dilakukan dengan langkah Ketetapan MPR dan tidak perlu dilakukan amandemen UUD 1945.
"Kami khawatir wacana amandemen ini menjadi liar, maka sebaiknya wacana amandemen ini perlu dikaji ulang. Apalagi kalau kita melihat perspektif masyarakat. Yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukan amandemen UUD 45, tetapi recovery ekonomi, recovery kesehatan, recovery pendidikan dan recovery sosial, itu yang sangat penting," jelasnya.
Najib menilai, pemulihan bidang tersebut sangat penting mengingat
pandemi ini sangat berdampak pada masyarakat. "Apalagi tujuan utama
negara adalah melindung segenap Bangsa Indonesia, menyejahterakan
masyarakat umum, mencerdaskan kehidupan bangsa," kata Najib.
Terlebih, dia pun menilai tidak tepat penambahan periode jabatan
presiden. Jika ditambah menjadi tiga periode, bertentangan dengan prinsip demokrasi.
"Menambah masa jabatan presiden itu bertentangan dengan semangat
demokrasi. Diperpanjangnya jabatan ini bisa menciptakan pemimpin yang
otoriter," tegas Najib. (N-2)
Terkini Lainnya
Sahroni: Impian Saya Menjadi Presiden, Bukan Gubernur
Jokowi Diyakini Masih Punya Pengaruh di Pilkada 2024
Jokowi akan Berkantor di IKN Juli 2024, Progres Kantor Presiden Capai 84%
Progres Pembangunan Lapangan Upacara IKN Capai 70 Persen
Pramuka masih Tunggu Surat Balasan dari Presiden dan Mendikbud-Ristek
Pengamanan Gedung Kejagung Dinilai tidak Sesuai UU TNI
Cawe-cawe Jokowi akan Terus Terulang Hingga Jabatan Berakhir
Pembatasan Masa Jabatan Presiden Harus Jadi Pedoman Berbangsa
Puan Imbau Sudahi Wacana Penundaan Pemilu
Enam Polisi Terluka Saat Evakuasi Ade Armando dari Amukan Massa
Polisi Amankan 80 Pelajar yang Hendak Ikut Demo di Patung Kuda
Jelang Demo Mahasiswa, Jokowi Pastikan Jadwal Pemilu 14 Februari 2024
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap