visitaaponce.com

GUBERNUR Kalimantan Tengah H Sugianto Sabran terus melakukan terobosan-terobos­an sebagai upaya pemulihan ekonomi Kalimantan Tengah di tengah pandemi covid-19.

Terobosan dimaksud di antaranya ialah mempercepat pembangunan kawasan tambak udang vaname/shrimp estate Kalimantan Tengah dengan lokasi tahap pertama yaitu desa Sei Raja, kecamatan Jelai, kabupaten Sukamara.

Gagasan cerdas Gubernur Kalimantan Tengah dalam pembangunan kawasan tambak udang vaname/shrimp estate ini dianggap tepat karena didukung potensi kelautan dan perikanan Kalimantan tengah yang memiliki panjang garis pantai sekitar 703,91 km dan potensi laut mencapai 94.500 km2 di 7 kabupaten pesisir yang berhadapan langsung dengan laut Jawa.

“Potensi kelautan kita sangat besar khususnya per­ikanan, ini harus dikembangkan dengan maksimal untuk menggerakkan perekonomian, terlebih saat pandemi covid-19, semua sektor hampir terdampak, kita harus mampu bangkit dengan inovasi-inovasi yang dapat membangun perekonomian rakyat,” tegas Sugianto.

Ia menjelaskan pemilihan Sukamara sebagai lokasi shrimp estate tahap I dianggap logis mengingat Sukamara memiliki garis pantai sekitar 77,48 km, dengan eksisting tambak sebesar 832 hektare (ha) serta potensi rencana pengembangan shrimp estate mencapai 1.999 ha.

“Hal ini tentu akan mendukung pelaksanaan pembangunan shrimp estate di kabupaten Sukamara,” ujar Sugianto.

Sebagai langkah percepatan pembangunan kawasan tambak udang vaname/shrimp estate itu misalnya, pada 1 September 2021 lalu Gubernur Kalimantan Tengah memimpin langsung rapat yang melibatkan perangkat daerah terkait, PT Bank Kalteng, dan Tim PT CP Prima.

Dalam arahannya, Gubernur Sugianto Sabran meminta pembangunan shrimp estate dapat menjadi model nasional yang berdampak pada tumbuhnya pelaku usaha tambak udang vaname di Kalimantan Tengah sehingga dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah khususnya peningkatan pendapatan para pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir. 

“Tidak kalah pentingnya adalah penyerapan tenaga kerja dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Tengah,” ungkap Gubernur.

Terintegrasi

Program shrimp estate selu­as 40 ha yang ingin dikembangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah juga dapat terintegrasi dengan wisata dan industri perikanan serta kelengkapan fasilitas yang akan diba­ngun seperti 5 klaster tambak, irigasi tambak, ipal, lap kesling dan lap nutrisi pakan, hatchery, cold storage, dan pabrik pakan.

“Program shrimp estate seluas 40 ha ini nanti dikembangkan menjadi satu kawasan yang terintegrasi dengan wisata dan industri mulai dari hulu sampai ke hilir, agar sektor lainnya tumbuh dan berkembang secara beriringan, dan hal tersebut akan memiliki nilai tambah yang signifikan,” imbuh Sugianto Sabran.

Gubernur bahkan telah memerintahkan Dinas Kelautan dan Perikanan beserta perangkat daerah terkait serta Bank Kalteng juga PT CP Prima untuk segera menuntaskan dokumen Survey Investigation Design (SID) dan Detail Engineering Design (DED) Shrimp Estate Kali­mantan Tengah.

Ia menerangkan pengelolaan shrimp estate ini nantinya akan melibatkan perusahaan daerah, UPTD, Perikanan Budidaya air payau dan laut Kumai, Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran, serta Kelompok Pembudidaya Ikan dan PKK. 

Gubernur Sugianto Sabran menargetkan pada 2022 saat panen produksi perdana shrimp estate, pihaknya akan mengundang Presiden Joko Widodo dalam peresmian sekaligus panen perdana.

Gubernur berharap program shrimp estate di Kalimantan Tengah akan didukung maksimal oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan serta kementerian terkait.

“Saya optimistis pada 2022 shrimp estate Kalimantan Tengah sudah panen perdana, dan berharap pada saat panen perdana dapat dilakukan Presiden RI Bapak Joko Widodo,” tutup Sugianto Sabran. 

Standar keberhasilan pembangunan shrimp estate ini bagi Gubernur Sugianto bukan hanya agar masyarakat lokal dapat bersaing di industri perikanan nasional tetapi juga dapat berkontribusi dan bersaing untuk merebut pasar internasional terutama pasar Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat. (RO/S3-25)