Pembangunan Kawasan Borobudur Sangat Sedikit Melibatkan Masyarakat Sekitar
![Pembangunan Kawasan Borobudur Sangat Sedikit Melibatkan Masyarakat Sekitar](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2022/06/5cd63165f68a4edbf563535e2718578e.jpg)
RENCANA pemberlakuan harga tiket sebesar Rp750 ribu untuk naik ke Candi Borobudur yang disampaikan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menuai polemik. Hal tersebut dinilai wajar karena selama ini hampir semua inisiatif pembangunan di kawasan Borobudur adalah inisiatif Pemerintah Pusat.
Dosen Program Studi Pariwisata sekaligus Kepala Pusat Studi Pariwisata UGM, Dr Muhammad Yusuf menyampaikan, studi yang dilakukan Puspar UGM menunjukkan, pembangunan kawasan Borobudur sangat sedikit melibatkan masyarakat sekitar, termasuk para penggerak wisata.
"Menjadi cukup wajar bila kemudian masyarakat tidak terlalu paham arah pengembangan di kawasan Borobudur, dan bahkan bingung harus melakukan apa," ujar dia dalam siaran pers dari Humas UGM, Senin (6/6).
Alhasil, banyak unsur masyarakat yang tidak siap dengan perkembangan yang terlalu cepat tersebut. Di sisi lain, dia mengakui angka kunjungan wisatawan domestik ke Candi Borobudur sangat banyak dan cenderung naik, bahkan melebihi daya dukung Candi Borobudur.
Data memperlihatkan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2018 sebanyak 3.855.285 terdiri dari wisatawan domestik 3.663.054 dan wisatawan mancanegara 192.231. Pada 2019, jumlah tersebut mengalami peningkatan menjadi 5.016.839 terdiri dari wisatawan domestik 4.774.757 dan wisatawan mancanegara 242.082.
Berdasar kajian yang telah dilakukan selama ini dan untuk mendukung konservasi, seharusnya jumlah kunjungan ke candi tidak lebih dari 300 pengunjung per hari. Sedangkan keputusan 1.200 pengunjung per hari adalah untuk kawasan candi bukan untuk menaiki candi.
"Banyak studi telah menunjukkan, kelebihan pengunjung selama ini telah membuat kerusakan di candi, seperti permukaan candi yang terus menurun, dan batu candi yang mulai rusak," tutur dia.
Terkait polemik yang terjadi, Yusuf menilai, jika kebijakan mengenai konservasi dan pariwisata di Candi Borobudur ini sering kali tidak integratif. Hal ini mungkin disebabkan oleh ketidakjelasan arah kebijakan dari para pemangku kepentingan yang terlibat.
Karena itu, menurutnya, kejelasan kelembagaan ini perlu diperkuat sehingga setiap kebijakan yang diambil menjadi hal yang disepakati bersama dan menjadikan implementasi di lapangan menjadi lebih optimal. (OL-15)
Terkini Lainnya
Revitalisasi KCBN Muarajambi Upaya Menjaga Kebudayaan Masa Lampau
Destinasi Wisata di Jawa Tengah Dipadati Pengunjung Saat Libur Panjang Waisak
Operasi Ketupat Candi 2024, Polres Klaten Terjunkan 403 Personel
Panitia Nyepi Nasional Gelar Bakti Sosial dan Saka Yoga Festival
Kisah BRIN Menemukan Arca Candi Adan-Adan yang Berserakan di Kediri
Polandia Bangun Candi Bentar Bali di Kota Gdansk
Tiga Museum dan Cagar Budaya Favorit untuk Ajak Anak Liburan
Ada Sosok Aktris Dani Mukti di Balik Megahnya Pernikahan di Candi Borobudur
Candi Borobudur Jadi Destinasi Wisata Berkelanjutan
Presiden Jokowi Berlibur ke Candi Borobudur Bersama Keluarga
8.000 Umat Buddha Rayakan Waisak di Borobudur
Rayakan Waisak, Walubi Kirab dari Candi Mendhut ke Candi Borobudur
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap