KPK Tegur Pemprov Kalsel karena Realisasi PAD Rendah, BPKP Sarankan Ini
![KPK Tegur Pemprov Kalsel karena Realisasi PAD Rendah, BPKP Sarankan Ini](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2022/06/633e54a9df3e1dfe96ab2c04131b7cb6.jpg)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan teguran kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, menyusul rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi tersebut.
"Teguran dari KPK terkait rendahnya realisasi PAD harus ditindaklanjuti," ungkap Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalsel, Rudy M Harahap, Kamis (16/6). Beberapa strategi dapat dijalankan untuk menggali potensi PAD dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP).
Dikatakan Rudy pihaknya telah mengevaluasi PKB tahun 2011-2020 Kalsel dengan nilai potensi penerimaan dari tunggakan Rp962 miliar, namun baru ditindaklanjuti Rp52 milyar.
"Yang pending adalah penanganan redudansi dan inkonsistensi data kendaraan bermotor. Hal ini mengakibatkan tunggakan PKB belum ditangani dan interkoneksi data dengan Presisi Polri tidak berjalan," tambahnya.
Untuk itu, BPKP menyarankan beberapa strategi antara lain redudansi ditangani melalui cleansing data dan rekonsiliasi data dengan aplikasi Presisi Electronic Registration and Identification (ERI) Polri. Pengembangan aplikasi mobile, termasuk tax clearance system bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota.
Real-Time Payment System beserta prosedur dan pengembangan infrastrukturnya. Pemprov Kalsel juga harus menyusun Peraturan Gubernur terkait penghapusan tunggakan PKB, melakukan reviu atas tunggakan PKB, dan menghapus data tunggakan PKB yang tidak valid dari database.
Selain PKB, Pemprov Kalsel juga disarankan menggali potensi PAP, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Tahun 2021, PAP Kalsel sangat kecil dan hanya berkontribusi 0,14% ke PAD. "Kontribusi ini sangat kecil, tidak sebanding dengan banyaknya perusahaan perkebunan dan pertambangan," ujarnya.
Hasil investigasi sementara BPKP, potensi PAD dari PAP minimal Rp29,7 miliar. Rinciannya, sebesar 95,06% berasal dari sektor-sektor yang tidak digali dengan baik, sisanya dari peraturan yang tidak diterapkan dan sanksi tegas.
Tim Teknis Optimalisasi PAP Provinsi Kalsel yang belum efektif, serta interpretasi beragam atas peraturan PAP. Ini membuat pemungutan PAP tidak optimal. (OL-13)
Baca Juga: Polisi Tangkap 2 Buronan Kasus 47 Kg Sabu Jaringan Malaysia-Riau
Terkini Lainnya
Kebakaran Besar, 22 Rumah di Tanah Bumbu Kalsel Ludes Dilahap Api
Kain Khas Kalsel, Sasirangan, Peroleh Sertifikat Indikasi Geografis
Jalan Lintas Kabupaten di Kaki Pegunungan Meratus Kalsel Kembali Longsor
Kasus Pasung Jadi Prioritas Pemprov Kalsel
Cuaca Buruk Masih Berlangsung di Kalsel, Sejumlah Bendungan Berstatus Siaga
Banjir Besar Landa Kabupaten Tanah Bumbu Kalsel, Belasan Ribu Warga Terdampak
Program tak Sesuai Rencana, bukan Kesalahan Satu Pihak
Pakar Duga Ada Unsur Politis dalam Penanganan Kasus Korupsi Besar-besaran di Kejagung
Ini Daftar Pansel KPK, Tugas Rampung 24 Desember
Kasus Korupsi APD Kemenkes, Fungsi Pencegahan KPK Dipertanyakan
BPKPAD Klaten Gencarkan Sosialisasi Perda Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
Spirit Dedikatif Petugas Haji
Arti Penting Kunjungan Grand Syaikh Al-Azhar
Abnon Jaksel: Memperkenalkan Jakarta Selatan melalui Pariwisata dan Kebudayaan Betawi
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap