DPP KNPI Dukung Pemerintah Berantas Mafia Tanah di Pasaman Barat
DPP KNPI Dukung Pemerintah Berantas Mafia Tanah di Pasaman Barat
DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberantas mafia tanah di Pasaman Barat (Pasbar), Sumatera Barat (Sumbar).
Saat ini ada 4 warga Nagari Muara Kiawai, Pasbar, yang menjadi korban praktek mafia tanah sehingga harus mendekam di penjara.
"Empat orang rakyat dihukum selama 9 bulan penjara berdasarkan dokumen penggelapan tanah ulayat dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diduga tidak sah atau abal-abal," ujar Arief Parhusip, Ketua DPP KNPI Bidang ATR/Pertanahan di Jakarta, dalam siaran pers tertulis, Rabu (3/8).
DPP KNPI menyatakan dukungan dan komitmen kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, dalam memberantas mafia tanah. Hadi dinilai membawa harapan di tengah persoalan pertanahan yang dihadapi masyarakat.
Arief menilai saat ini dibutuhkan sosok yang lebih berani untuk menumpas mafia tanah dan mengatasi persoalan pertanahan.
"Kehadiran mantan Panglima TNI yang dipercaya sebagai Menteri ATR/BPN diharapkan bisa melakukan terobosan dan langkah lebih tegas, sistematis, dan terukur dalam menyelesaikan sengkarut persoalan tanah di Indonesia," ujar Arief.
Baca juga: ATR/BPN: Modus Operasi Mafia Tanah Semakin Beragam
Arief mengatakan masih banyak kasus mafia tanah yang belum terungkap. Sehingga hal itu harus menjadi prioritas untuk diselesaikan karena masalah tersebut membebani masyarakat dan menimbulkan berbagai persoalan.
"Hadi Tjahjanto memiliki pengalaman lapangan untuk melihat langsung danmenyelesaikan persoalan yang ada dengan berbagai persoalan masalah-masalah konflik agraria, termasuk pemberantasan mafia tanah yang meresahkan rakyat," kata Arief.
DPP KNPI mendukung penuh program Hadi Tjahjanto yang memberikan tongkat komando dan baret kepada setiap kepala Kanwil dan kepala Kantah BPN sebagai simbolis perang terhadap mafia tanah.
Bukan cuma itu, DPP KNPI juga mendorong ketegasan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Jaksa Agung ST Burhanuddin agar mengevaluasi seluruh kasus konflik ulayat antara korporasi dengan rakyat jelata. (RO/OL-09)
Terkini Lainnya
Ormas Harus Profesional Kelola Tambang
Pengawasan Pengelolaan Tambang Harus Tanpa Diskriminasi Termasuk pada Ormas Keagamaan
Pengelolaan Tambang oleh Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat
Ormas Kuasai Lahan Parkir di Kawasan PRJ, Pemprov DKI Tak Bisa Berbuat Banyak
Izin Tambang untuk Ormas Alat Transaksi Kekuasaan dan Obral SDA
Ormas Kelola Tambang, Bahlil: Masyarakat Kecil juga Diberikan
Ratusan Pemuda Ikuti Program Pahlawan Ekonomi Nusantara dari Kementerian Sosial
Tokoh Muda Pendidikan dan Pijar Foundation Sepakati Aksi Kolaborasi Bersama KSP
Himahi Universitas Budi Luhur Gelar ASEAN+ Youth Environmental Action 2024: Aksi Nyata Pemuda untuk Bumi
Pembangunan Jangka Panjang Indonesia Emas 2045 Harus Akomodasi Ide Pemuda
Industri Busana Muslim Nusantara Berkembang di Kalangan Pemuda Aceh
2 Kelompok Pemuda di Pati Bentrok, 1 Orang Tewas
Lingkungan Perempuan Pancasila
Perang Melawan Judi Online
Ujaran Kebencian Menggerus Erosi Budaya
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap