visitaaponce.com

Pemerintah Harus Pastikan Upaya Penegakan Hukum di Papua

Pemerintah Harus Pastikan Upaya Penegakan Hukum di Papua
Prajurit TNI bersiap menaiki helikopter untuk melakukan operasi pengamanan di Papua.(Antara)

PEMERINTAH perlu memberikan kepastian penegakan hukum terkait peristiwa pembakaran pesawat Susi Air di Bandara Paro, Nduga, Papua.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari menjelaskan kepastian tersebut dibutuhkan untuk menjamin keamanan warga lokal maupun asing di wilayah Papua.

"Pemerintah perlu beri perhatian terhadap perisitiwa ini. Unutk menunjukkan bahwa kita bisa melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum dan HAM, karena ada penyanderaan warga sipil," ungkap Tobas, sapaan akrabnya, Kamis (9/2).

Baca juga: Sebelum Dievakuasi, 15 Pekerja Puskesmas Paro Ditolong Pendeta

Menurutnya, perisitwa pembakaran pesawat dan penyanderaan pilot Susi Air murni tindakan kriminal. Peristiwa tersebut diyakini tidak terkait dengan gerakan kombatan yang menuntut kemerdekaan Papua dari Indonesia.

"Tidak ada kaitannya dengan kombatan, ini merupakan pelanggaran hukum nasional dan internasional juga karena melibatkan warga negara asing," imbuh Tobas.

Baca juga: Polisi Kerahkan Helikopter untuk Cari Penumpang Susi Air

Oleh karena itu, Tobas menuturkan negara wajib memberikan perlindungan kepada siapapun yang berada di wilayah Indonesia. Termasuk, segera menemukan Pilot Susi Air bernama Philip Merthens, yang berkewarganegaraan Selandia Baru.

"Apalagi juga ada kepentingan dari negara asing untuk memantau warga negaranya yang terkena dampak ini," pungkasnya.

Pihaknya berharap pemerintah segera melakukan langkah penyelamatan yang efektif. Sehingga, isu pembakaran pesawat Susi Air dan penyanderaan pilot berkewarganegaraan asing tidak menjadi bola liar.(OL-11)

 

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Tesa Oktiana Surbakti

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat